DIALEKSIS.COM | Takengon - Ketua Dewan Adat Gayo, Tagore Abu Bakar (AB) mengatakan, pernyataan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar soal pemakaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai sesuatu yang bodoh, dianggap menyinggung perasaan masyarakat wilayah Gayo.

"Saya tersinggung tatkala dinyatakannya bodoh, dan yang bodoh itu sebenarnya dia. Baca dulu Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 pasal 49, pemekaran itu dihalalkan, bukan bodoh," kata Tagore AB saat dihubungi Dialeksis.com, Rabu (31/3/2021).

Tagore yang juga tokoh pemekaran Provinsi ALA mengaku, bila merujuk pada UUPA justeru pemekaran lebih mudah dilakukan dibanding dengan menggunakan UU Nasional.

"Melalui UUPA pemekaran lebih gampang, karena hanya perlu meminta pertimbangan, bukan persetujuan dari pusat," ujar tokoh yang juga mantan Anggota DPR RI asal Aceh itu.

"Saya sudah peringatkan, Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe dia harus baca peraturan yang diatur oleh UUPA, dalam UU tersebut ada mengatur pemekaran," tambahnya.

Tagore berujar, pemekaran adalah salah satu jalan untuk mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, terutama di wilayah Gayo yang dianggap masih tertinggal dari segi perekonomian.

"Kami tidak pernah berpikir untuk merdeka. Jadi yang dimekarkan itu wilayah, bukan suku. Siapa yang berada di wilayah yang dimekarkan, dia akan berada di provinsi yang baru itu. Dan ini sudah ketok palu di DPR RI pada tahun 2016 bersama DPD dan Pemerintah bahwa Aceh menjadi dua, lahir dengan kepentingan strategis nasional," ujarnya.

Ketua Dewan Adat Gayo itu mengungkapkan, bila dilakukan pemekaran, maka dananya akan diberatkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tidak mengganggu keuangan Aceh sama sekali melalui APBA.

"Makanya saya minta Malik Mahmud itu ngomongnya hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan orang yang ada di wilayah Gayo," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Wali Nanggroe Malik Mahmud Alhaytar mengatakan, pemekaran merupakan suatu tindakan yang bodoh dan tidak membaca sejarah.

Hal itu disampaikan usai acara pelantikan pengurus DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di GOS Takengon, Minggu (28/3/2021) lalu.

"Kenapa dimekar-mekarkan, itu bodoh sekali. Mereka tidak baca sejarah," kata Malik Mahmud.