DIALEKSIS.COM | Bireuen - Seleksi penerimaan anggota Duta Digital Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh terindikasi adanya permainan pengurus partai politik.

Seleksi penerimaan Duta Digital di Kabupaten Bireuen disinyalir tidak berjalan profesional, fair dan Jujur, diduga sarat kepentingan pengurus partai politik untuk meluluskan orang-orang tertentu.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid, kepada Dialeksis.com, Rabu (23/3/2022).

Suhaimi mengungkapkan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat pada dirinya, bahwa penerimaan Duta Digital di Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Kemendes Pusat untuk Bireuen bisa dimanfaatkan oleh pengurus partai politik di Bireuen.

Misalnya, kata Suhaimi, salah satu pengurus partai politik, pengurus Ormas yang berafiliasi dengan Parpol di Bireuen sudah menjamin bahwa ada nama-nama orang mereka yang akan lulus sebagai Duta Digital Tahun 2022 di Bireuen.

Nama tersebut, kata Suhaimi, yang sudah mendapatkan jaminan lulus ada 4 nama diantaranya Rahmad, Ismayanti, Devi Rianti dan Munawar.

"Padahal seleksi baru berlangsung secara online. Tetapi kenapa ada oknum pengurus Parpol dan pengurus Ormas di Bireuen sudah berani menjamin ada yang lulus, berani menyebutkan nama. Ini kan aneh," kata Wakil Ketua DPRK Bireuen ini.

Untuk itu, Suhaimi berharap kepada Panitia Penerimaan Duta Digital Tahun 2022 pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk dapat memastikan dan melakukan monitoring langsung bahwa seleksi penerimaan Duta Digital di Kabupaten Bireuen harus berjalan profesional, fair dan jujur.

"Begitu juga dinas DPMG-PKB Bireuen sebagai panitia lokasi yang memfasilitasi tempat seleksi harus benar-benar memastikan bahwa seleksi Duta Digital berlangsung secara jujur," pungkasnya. [FAJ]