Pertemuan Percepatan Kegiatan Lingkup Pertanian dan Perkebunan Aceh yang digelar di Aula Unit I Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Kamis (30/4/2026). Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, membuka Pertemuan Percepatan Kegiatan Lingkup Pertanian dan Perkebunan Aceh yang digelar di Aula Unit I Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Kamis (30/4/2026). Kegiatan tersebut diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakan Azanuddin, M. Nasir menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan usaha tanaman pangan dan perkebunan, mulai dari hulu hingga hilir. Tanaman pangan difokuskan pada peningkatan produksi dan kualitas hasil, sementara sektor perkebunan juga diarahkan untuk mendukung ekspor.
“Optimalisasi efisiensi usaha, peningkatan produktivitas, kapasitas usaha, serta nilai tambah dan daya saing menjadi indikator penting dalam mencapai tujuan tersebut,” ujar Nasir.
Ia juga menyinggung dampak besar bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan signifikan di sekitar 18 kabupaten/kota di Aceh, termasuk infrastruktur, fasilitas pendidikan, serta lahan pertanian dan perkebunan.
“Musibah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk bangkit dan bekerja lebih maksimal dalam memulihkan kondisi, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan,” katanya.
Berdasarkan data, luas areal persawahan yang terdampak mencapai 57.364 hektare. Dari jumlah tersebut, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan dan sebagian besar telah ditangani melalui program optimasi lahan. Kerusakan sedang tercatat seluas 13.405 hektare, sementara kerusakan berat mencapai 16.283 hektare yang hingga kini belum tertangani sepenuhnya.
Pemerintah Aceh berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, untuk membantu penanganan lahan yang belum mendapatkan alokasi anggaran.
Sekda juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat, terutama pemilik lahan terdampak, agar segera memenuhi persyaratan yang dibutuhkan guna mempercepat proses pemulihan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi seperti Unimal, USK, dan Unsam, serta TNI dan kelompok tani.
“Kita harus memastikan lahan pertanian bisa kembali produktif, minimal seperti sebelum bencana, bahkan jika memungkinkan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Hermanto, menyatakan pemerintah pusat terus berupaya memulihkan kondisi lahan terdampak. Ia berharap percepatan kegiatan dapat memungkinkan sebagian lahan kembali ditanami mulai akhir Mei 2026.
“Untuk lahan yang belum tertangani, Kementerian Pertanian sedang mengupayakan tambahan anggaran. Diharapkan tahun ini seluruh kerusakan ringan dan sedang dapat direhabilitasi,” kata Hermanto.
Anggota DPR RI Komisi IV, T.A. Khalid, yang turut hadir, menekankan pentingnya percepatan pemulihan agar petani dapat segera kembali beraktivitas.
“Petani sudah terlalu lama menunggu. Semua pihak harus serius dan bekerja ekstra agar pemulihan ini segera dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pihak, di antaranya jajaran Distanbun Aceh, kepala dinas pertanian dan perkebunan kabupaten/kota se-Aceh, perwakilan Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, TNI, serta kelompok tani dari wilayah terdampak.
Sebelumnya
