Ketua APDESI Aceh, Muksalmina. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dikabarkan sebanyak 171 gampong dari 172 desa yang ada di Sembilan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan pencairan dana desa tahap II tahun 2022. 

Hanya tinggal satu desa di Kecamatan Pasie Raya yang belum melengkapi persyaratan pencairan sehingga dana desa tahap II belum disalurkan oleh pemerintah. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDSESI) Aceh, Muksalmina mengatakan, permasalahan ini perlu dianalisis kembali sehingga pokok permasalahannya muncul apakah kesalahan dari pihak desa atau di pemerintahan. 

“Kalau ada persoalan dengan desa mungkin APDESI bisa berperan untuk membantu menjembatani apa sih yang menjadi tantangan dan kendalanya sehingga mungkin ada dokumen administrasinya yang tidak selesai,” ujar Muksalmina kepada Dialeksis.com, Selasa (5/7/2022). 

Ia menambahkan, jika permasalahannya ada di pemerintah supra desa atau terkendala di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini perlu dipertanyakan. 

Hal ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Karena dapat menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif di tingkat desa. 

“Mulai dari munculnya kecurigaan masyarakat kepada pemerintah desa kan bisa saja seperti itu. Ada apa ini kok bisa seperti ini,” ungkapnya. 

Ketua APDESI Aceh itu berpesan, agar pemerintah kabupaten, baik melalui dinas teknis seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) maupun melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan memfasilitasi dan pembinaan kepada desa. 

“Jadi kami dari APDESI tidak pernah memvonis bahwa ini kesalahannya dari pemerintah daerah. Kita bisa menganalisis bersama apa memang murni ini ketidakmampuan desa. Kalau memang ini masalahnya kita bisa mengantisipasi,” tutupnya. [AF]