Penggiat Ekonomi Syariah, Reza Hendra Putra, SH [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Temuan dari Banggar dan Pansus terkait pengadaan Barang dan Jasa di Aceh, menuai polemik kekecewaan dari masyarakat luas. Dari penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus), APBA dan lainnya yang tidak tepat sasaran.

Hal tersebut juga mendapat perhatian dari Penggiat Ekonomi Syariah, Reza Hendra Putra, SH, Sabtu (24/07/2021) kepada Dialeksis.com saat dihubungi via telepon.

“Jika melihat kondisi saat ini, tentunya kecewa atas pejabat daerah yang seharusnya lebih mengedepankan kepentingan publik, tapi yang terjadi justru seolah jual kepentingan publik untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Dirinya menambahkan, dari dulu kita terus mengkritik dan persoalkan dana Otsus yang tidak jelas penggunaaanya.

“Terhitung dari 2008 sampai 2020, 88 trilliun dana Otsus sudah dikucurkan untuk Aceh tetapi sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur masih jauh dari harapan, tentunya ini penuh tanda tanya dan apakah ada indikasi indikasi mega korupsi di Aceh,” tukasnya.

Kemudian kata Reza, padahal kemarin rakyat Aceh sudah menyambut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Aceh untuk pembersihan perilaku kotor pejabat kita, tetapi justru seolah Aceh saat ini baik baik saja.

“Harapan besar saya, penggunaan anggaran untuk saat ini harus betul-betul efektif dan diawasi dengan baik jangan ada celah untuk pejabat bermain kotor, karena kondisi negeri saat ini ditengah krisis kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. DPRA disini tentunya harus betul-betul menunjukkan kinerjanya, jangan hanya duduk manis saja,” tutupnya kepada Dialeksis.com. [ftr]