Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir SE, S.Ag, M.IKom [Dok. Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh hingga Mei 2021, masih sekitar Rp 727,7 miliar dari jatah yang diberikan pemerintah pusat lebih dari Rp 2 triliun untuk semua sektor pembiayaan usaha rakyat. DPRA Komisi 2 desak Bank Syariah Indonesia untuk menyesesuaikan sistem manajemen dan managerial agar mengatasi kendala-kendala yang terjadi di Aceh dalam masalah perbankan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir SE, S.Ag, M.IKom,kepada Dialeksis.com, hari Kamis, (17/06/2021).

“Realisasi KUR di Aceh ke 3 terendah di Sumatera itu mungkin di sebabkan oleh kendala proses migrasi dari bank konvensional ke bank syariah, karena KUR ini dulu nya di salurkan melalui bank konvensional tentu dengan sistem yang baik, namun tiba-tiba di Aceh berlaku sistem syariah, jadi pasti memerlukan penyesuaian.”ujar politikus Partai Amanat Nasional ini.

Sementara itu, Irpannusir mengatakan tujuan lain, pemerintah mengalokasikan dana KUR ini, adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

UMKM yang terdampak akibat pandemi covid 19, untuk penambahan modalnya, bisa mengajukan permohonan KUR ke bank penyalurannya, yaitu BRI, BNI dan Mandiri.

Namun, kata dia , berhubung di Aceh tak ada lagi bank konvensional, maka pinjaman KUR ini melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Jadi, UMKM dan koperasi yang membutuhkan tambahan modal usaha bisa mengajukannya ke BSI," jelas Irpannusir.

Ia juga meminta dinas teknis terkait di kabupaten/kota maupun provinsi, membantu UMKM dan koperasi, serta kelompok tani, perikanan memfasilitasi pengajuan permohonan KUR ini.

Dinas teknis terkait dimaksud Irfan, seperti Disperindagkop dan UMKM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, dan lainnya

"Informasi yang kami peroleh dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh, ada beberapa koperasi kopi di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur, karena ada yang memfasilitasinya, mereka mudah dapat KUR. Begitu juga pinjaman murah lainnya yang diperuntukan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Misalnya dari Lembaga Pengelo Dana Bergulir (LPDB) Pusat.” Sebut Irpannusir.

Menurutnya ada beberapa koperasi kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah mendapat bantuan dana pinjaman lunak dari LPDB. Seperti Koperasi Baburrayan sudah menandatangani komitmen pinjaman dengan LPDB senilai Rp 10 miliar, Koperasi Arinagata Rp 1,25 miliar dan Koperasi Kokowa Gayo Rp 1 miliar.

Sedangkan kepada pihak BSI di Aceh, Irfan meminta agar proses migrasi rekening BRI, BNI dan Mandiri Syariah ke BSI bisa dilakukan semaksimal mungkin, dengan demikian kuota KUR senilai lebih dari Rp 2 trilliun untuk Aceh bisa terus disalur kepada UMKM, koperasi, dan kelompok tani di Aceh.

Bahkan, harus ditargetkan bisa tercapai 100 persen sebelum akhir 2021, sehingga bisa mendapat kuota tambahan dari pemerintah pusat.