Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE, MSi didepan Graduate Research Institute For Police Studys (GRIPS) saat mengikuti pelatihan Planning and Budgeting Tokyo, Japan. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi Anggaran seluruh provinsi Indonesia, Aceh berada di posisi ke-34. Hal itu berdasarkan data Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang terupdate 10 September 2021, pukul 18.00 WIB.

Persentase Realisasi Pendapatan APBD TA 2021, 10 September 2021. [Foto: Tangkapan Layar]

Presentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia TA 2021 dari 34 Provinsi, Aceh berada pada posisi kedua terakhir dengan total realisasi Anggaran mencapai 44.24% dan diantara Provinsi Papua diposisi ketiga terakhir dan Provinsi Papua Barat di posisi terakhir.

Dengan angka pendapatan belanja rata-rata Provinsi itu mencapai 47.23%.

Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia, 10 September 2021. [Foto: Tangkapan Layar]

Kemudian, Realisasi Belanja APBD Provinsi Se-Indonesia TA 2021 dari 34 Provinsi, Aceh berada di posisi terakhir diatas posisi Provinsi Papua Barat dengan realiasasi Anggaran Aceh baru mencapai 35.46% dari Realisasi Anggaran 44.24%.

Dengan angka realisasi belanja rata-rata Provinsi itu mencapai 47.23%.

Sebelumnya, Update data P2K Aceh, Rabu (8/9/2021), Total pagu Anggaran Aceh pada tahun 2021 itu mencapai Rp 16,445 trilliun, dan APBA baru terealisasi sekitar 35,72% dengan rincian realisasi keuangan 35,7% dan fisik baru 40%.

Pengamat Ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE, MSi mengatakan ini menunjukkan realisasi Anggaran di Aceh itu sangat rendah diantara 34 Provinsi di Indonesia.

“Realisasi Anggaran yang harus diarahkan kepada sektor ekonomi, pembangunan, dan kesehatan itu tidak tepat sasaran sehingga wajar saja jika Aceh berada di urutan ke-34 diantara Provinsi Indonesia,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (23/9/2021).

Adapun APBA yang besar di Aceh harusnya bisa mensejahterakan rakyat yang dimana Anggaran tersebut harusnya sudah terealisasi semua, namun kini realisasi Anggaran tersebut malah tersendat.

Kemudian, Dr Amri menjelaskan, realisasi belanja untuk Provinsi Aceh berdasarkan data Mendagri update Jumat (10/9/2021), yang harusnya bisa melebihi persentase tersebut malah justru Aceh kini malah di Provinsi ke-34.

“Kalau ini masih terjadi maka diprediksi, SiLPA di Aceh angka melebihi dari sebelumnya Rp 3,96 Trilliun atau jika dibulatkan menjadi Rp 4 Trilliun (Audited BPK-RI), sangat disayangkan. Aceh dengan kucuran dana yang besar dan Sumber Daya Alam (SDA) yang tinggi dan melimpah malah membuat kita terus berada di posisi tertinggal diantara Provinsi lain,” tukasnya.

Oleh karena itu, Dr Amri mengharapkan, agar Pemerintah Aceh sadar pentingnya realisasi Anggaran yang tepat sasaran itu harus menjadi perhatian khusus.

“Karena hal ini ditujukan untuk Aceh, kesejahteraan Aceh. jika begini terus Visi Misi Aceh Hebat hanya menjadi sebuah Slogan dan ucapan main-main saja,” tegasnya.

Lanjutnya, “Ada 15 Misi dan Visi serta Program Aceh Hebat. Nyatanya Aceh masih Provinsi termiskin se-Sumatera dan Pertumbuhan Ekonomi juga terendah se-Sumatera namun APBD No. 5 terbesar se-Indonesia,” ungkapnya kepada kepada Dialeksis.com.

Dalam hal ini Dr Amri menjelaskan, Paling mudah menilai dan mengukur kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu:

1. Kinerja Ekonomi Makro Aceh.

2. Pengelolaan Keuangan Aceh.

3. Penyelengaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan SKPA.

4. Pelaksanaan Tugas Perbantuan dan Penugasan.

Berdasarkan data dan fakta atau bukti Empiris (Fakta Lapangan) tersebut sehingga rakyat Aceh yang diwakili oleh DPRA menolak LKPJ Gubernur Aceh 2020 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRA, Kamis (19/8/2021).

“Hal ini jangan terulang lagi di tahun 2021. Yang berujung pada tidak terwujudnya kesejahteraan Rakyat di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.  Ayo kerja Cerdas, Indonesia Maju, Aceh Sejahtera,” tutup Mantan Sekretaris Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Dr Amri. [ftr]