Foto: Ilustrasi ChatGPT oleh dialeksisDIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peta politik Aceh kembali bergerak dalam sepekan terakhir. Sejumlah partai mulai melakukan penataan organisasi, pergantian kepemimpinan, hingga menyusun target politik menghadapi Pemilu 2029.
PNA memasuki babak baru dengan perubahan nama dan struktur kepengurusan. Demokrat Aceh mendapatkan ketua baru setelah Musda. Partai Aceh mulai secara terbuka memasang target 40 kursi DPRA. Sementara PPP Aceh mengonsolidasikan kepengurusan baru hingga tingkat kabupaten/kota.
Jika dirangkai, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa partai politik di Aceh mulai menjadikan periode jauh sebelum Pemilu 2029 sebagai ruang konsolidasi.
Berikut rangkumannya.
1. PNA Berganti Nama, Irwandi Yusuf Tak Masuk Struktur Baru
Partai Nanggroe Aceh (PNA) kini menggunakan nama Partai Nusantara Aceh, namun tetap mempertahankan singkatan PNA.
Perubahan tersebut disahkan melalui SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh Nomor W1-AH.11.01-163 Tahun 2026 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh menjadi DPP Partai Nusantara Aceh periode 2026-2031.
SK tersebut diserahkan Kepala Kanwil Kemenkum Aceh Meurah Budiman kepada Ketua DPP PNA Misbahul Munir alias Rahul di Banda Aceh, Selasa (15/9/2026).
Perubahan nama sekaligus struktur ini menjadi salah satu perkembangan penting karena Irwandi Yusuf tidak tercantum dalam kepengurusan baru.
Irwandi merupakan salah satu pendiri PNA dan pernah menjadi ketua umum partai tersebut. Namanya memiliki keterkaitan erat dengan sejarah awal berdirinya PNA dan dinamika politik Aceh pasca-konflik.
Kini PNA memasuki fase baru.
Perubahan tersebut tentu akan membawa konsekuensi organisasi tersendiri, terutama dalam membangun kembali struktur, memperkuat kaderisasi, dan menentukan identitas politik menjelang Pemilu 2029.
Seberapa jauh wajah baru PNA mampu diterjemahkan menjadi kekuatan politik baru, masih menjadi bagian dari dinamika yang akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
2. AHY Tetapkan Sayuti Abubakar Pimpin Demokrat Aceh
Dinamika berikutnya datang dari Partai Demokrat.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Sayuti Abubakar sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh.
SK tersebut diserahkan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Penetapan itu merupakan tindak lanjut Musda VI Partai Demokrat Aceh yang digelar pada 19 Agustus 2026. Dalam Musda tersebut, Sayuti memperoleh 15 suara, sedangkan Nurdiansyah Alasta memperoleh 9 suara.
Sayuti saat ini merupakan Walikota Lhokseumawe periode 2025-2030. Sementara Nurdiansyah Alasta merupakan anggota DPRA periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
Sebelumnya, saat membuka Musda secara daring, AHY mengingatkan kader Demokrat agar tidak menjadi seperti "katak dalam tempurung". Ia juga mendorong agar partai tidak menutup diri terhadap orang-orang yang ingin bergabung.
Kini, tantangan Sayuti adalah menerjemahkan kepemimpinan baru tersebut ke dalam konsolidasi organisasi.
Demokrat Aceh harus menyatukan kembali kekuatan internal setelah proses Musda sekaligus mempersiapkan struktur dan kader menghadapi tahapan politik menuju 2029.
3. PA Bidik 40 Kursi DPRA
Sementara itu, Partai Aceh (PA) menggelar Rapat Pimpinan DPP di Hotel Permata Hati, Banda Aceh, 18-19 September 2026.
Rapat tersebut mengangkat tema "Udep Beusare Matee Beusadjan, Sikrek Gaphan Saboh Keureunda". Tagline ini merupakan narasi yang sama saat masa konflik Aceh dahulu.
Dalam konsolidasi tersebut, PA menyampaikan target politik yang cukup besar, yakni meraih 40 kursi DPRA serta memenangkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di 23 kabupaten/kota pada kontestasi mendatang.
Target 40 kursi menjadi sinyal bahwa PA mulai melakukan persiapan politik secara lebih awal menuju Pemilu 2029.
Namun target politik juga akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain soliditas struktur, kaderisasi, figur yang diusung, strategi kampanye, serta respons masyarakat sebagai pemilih.
Sementara itu, PYM Malik Mahmud Al-Haytar menyampaikan pesan kepada peserta Rapim melalui rekaman video.
Dalam pesannya, Malik Mahmud mengucapkan selamat menjalankan Rapim dan mengingatkan kader Partai Aceh agar menjadikan perjuangan politik sebagai sarana menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Tujuan akhir kita adalah kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh,” ujar Malik Mahmud dalam video tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seseorang dalam jabatan bukan semata-mata banyaknya posisi yang berhasil diraih.
“Ukuran keberhasilan kita bukanlah banyak jabatan yang kita raih, tapi apakah semua sendi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik saat kita memiliki jabatan,” katanya.
Malik Mahmud juga meminta seluruh kader tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai sumber perpecahan.
Menurutnya, perbedaan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi. Namun, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jangan sampai menjadikan perbedaan sebagai sesuatu yang menimbulkan perpecahan. Selesaikan seluruh persoalan melalui mekanisme organisasi,” pesannya.
Ia secara khusus mengingatkan agar Partai Aceh tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok tertentu.
“Jangan jadikan Partai Aceh untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok,” tegasnya.
4. PPP Aceh Konsolidasi, "Hana So Keunek Publa"
Gerakan konsolidasi juga dilakukan PPP Aceh.
Pada Sabtu (19/9/2026), Ketua Umum DPP PPP Mardiono dijadwalkan melantik pengurus DPW PPP Aceh periode 2026-2031 bersama pengurus DPC PPP dari seluruh Aceh di Aula Hotel Muraya Banda Aceh.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru.
PPP Aceh juga memperkenalkan tagline "Hana So Keunek Publa", yang secara sederhana dimaknai sebagai semangat bahwa ketika perjuangan sudah dimulai, langkah tersebut tidak mudah dihalangi.
Semangat tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam agenda organisasi.
Persiapan menuju Pemilu 2029 diarahkan pada penguatan struktur, pembinaan kader, serta penjaringan calon legislatif.
Rakerwil menjadi salah satu ruang bagi PPP Aceh untuk menerjemahkan agenda tersebut ke dalam kerja politik di tingkat daerah.
Dengan demikian, PPP juga mulai membangun fondasi organisasi sebelum memasuki pertarungan elektoral 2029.
Empat Peristiwa, Satu Babak Baru Menuju 2029
Jika empat perkembangan tersebut dilihat secara bersamaan, terlihat bahwa partai politik Aceh mulai bergerak lebih awal menuju Pemilu 2029.
PNA memilih memasuki babak baru melalui perubahan nama dan struktur.
Demokrat Aceh mendapatkan figur ketua baru setelah proses Musda.
PA memasang target 40 kursi DPRA sekaligus membidik kemenangan di tingkat eksekutif daerah.
PPP Aceh memperkuat struktur dari DPW hingga DPC serta mulai menyiapkan kader dan calon legislatif.
Menariknya, masing-masing partai datang dengan pendekatan berbeda.
Ada yang melakukan rebranding organisasi, ada yang melakukan regenerasi kepemimpinan, ada yang menetapkan target elektoral, dan ada pula yang menekankan penguatan struktur serta kaderisasi.
Semua itu belum menjadi ukuran hasil Pemilu 2029. Tetapi, perkembangan pekan ini memperlihatkan bahwa arena politik Aceh mulai memasuki fase persiapan panjang menuju 2029.
Pertarungan sesungguhnya masih jauh.
Dalam rentang waktu tersebut, konfigurasi politik bisa berubah. Figur baru dapat muncul, koalisi dapat bergeser, kader dapat berpindah, dan preferensi pemilih dapat berkembang.
Karena itu, yang sedang berlangsung saat ini bukanlah akhir dari sebuah pertarungan, melainkan awal dari babak panjang konsolidasi politik Aceh menuju 2029.
Empat partai, empat langkah. PNA berbenah, Demokrat berganti nakhoda, PA memasang target besar, dan PPP mulai memanaskan mesin organisasi.
Pekan ini mungkin hanya satu potongan kecil dari peta politik Aceh yang akan terus bergerak hingga Pemilu 2029.[mrz]
Sebelumnya
