Minggu, 02 November 2025
Beranda / /

  • 42 PPPK Kemenag Banda Aceh Resmi Dilantik, Satu Meninggal
    Pemerintahan | 9 hari lalu
    42 PPPK Kemenag Banda Aceh Resmi Dilantik, Satu Meninggal

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banda Aceh resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. 

  • Pemkab Aceh Besar Serahkan 101 SK PPPK Tahap II dan CPNS Lulusan IPDN
    Pemerintahan | 13 hari lalu
    Pemkab Aceh Besar Serahkan 101 SK PPPK Tahap II dan CPNS Lulusan IPDN

    DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru menerima surat keputusan (SK) pengangkatan, baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan IPDN, untuk selalu bersyukur atas amanah yang telah diberikan.

  • Mata Berkaca Illiza: Haru di Balik Pelantikan 1.149 PPPK Banda Aceh
    Pemerintahan | 17 hari lalu
    Mata Berkaca Illiza: Haru di Balik Pelantikan 1.149 PPPK Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, S.E., tak mampu menyembunyikan rasa haru dan bahagianya saat melantik 1.149 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024.

  • Layanan SAPA 129, Kemen PPPA Tanggap Lindungi Anak dari Terorisme
    Nasional | 25 hari lalu
    Layanan SAPA 129, Kemen PPPA Tanggap Lindungi Anak dari Terorisme

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 memastikan kesiapan respons cepat terhadap laporan anak korban jaringan terorisme. Layanan ini berjejaring dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di 34 provinsi dan 389 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

  • Kemenkum HAM Sahkan Kepengurusan PPP Versi Mardiono
    Polkum | 1 bulan lalu
    Kemenkum HAM Sahkan Kepengurusan PPP Versi Mardiono

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.

  • Lantik 802 PPPK Formasi 2024, Bupati Aceh Timur Ingatkan Kinerja dan Kompetensi
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Lantik 802 PPPK Formasi 2024, Bupati Aceh Timur Ingatkan Kinerja dan Kompetensi

    DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., secara resmi melantik 802 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. Acara pelantikan di helat di lapangan upacara Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Senin (29/9/2025).

  • PPG FKIP USK Dipercaya Gelar UTBK UKPPPG Guru Tertentu Bagi 5986 Peserta
    Aceh | 1 bulan lalu
    PPG FKIP USK Dipercaya Gelar UTBK UKPPPG Guru Tertentu Bagi 5986 Peserta

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univeristas Syiah Kuala kembali dipercaya oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) Guru Tertentu Tahap 2 Periode 3 Tahun 2025 berbasis domisili. 


  • Bupati Aceh Utara Usulkan 2.323 Honorer Tak Lolos CPNS Jadi PPPK Paruh Waktu
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Bupati Aceh Utara Usulkan 2.323 Honorer Tak Lolos CPNS Jadi PPPK Paruh Waktu

    DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE., MM, yang akrab disapa Ayahwa, mengusulkan sebanyak 2.323 tenaga honorer yang tidak lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

  • Status PPPK Dinilai Tidak Sesuai dengan Profesi Dosen
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Status PPPK Dinilai Tidak Sesuai dengan Profesi Dosen

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Muammar Alkadafi, menegaskan bahwa penempatan dosen dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sejalan dengan filosofi profesi dosen, amanat hukum nasional, maupun kebutuhan akademik jangka panjang perguruan tinggi di Indonesia.

  • Polres Simeulue Buka Layanan SKCK Hingga Hari Libur, Antisipasi Lonjakan Pemohon PPPK
    Aceh | 1 bulan lalu
    Polres Simeulue Buka Layanan SKCK Hingga Hari Libur, Antisipasi Lonjakan Pemohon PPPK

    DIALEKSIS.COM | Simeulue - Polres Simeulue melalui Satuan Intelkam mencatat lonjakan masyarakat yang mengurus penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sejak beberapa hari terakhir. Tingginya animo masyarakat ini dipicu oleh kebutuhan melengkapi persyaratan administrasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

  • 1.990 Calon PPPK Lhokseumawe Resmi Diangkat, Acara Berlangsung dengan Bahasa Aceh
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    1.990 Calon PPPK Lhokseumawe Resmi Diangkat, Acara Berlangsung dengan Bahasa Aceh

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Wali Kota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 1.990 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024. Acara berlangsung Senin (1/9/2025) di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe. 

  • Pemko Banda Aceh Usulkan 478 PPPK Paruh Waktu
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Pemko Banda Aceh Usulkan 478 PPPK Paruh Waktu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh akhirnya secara resmi mengusulkan 478 Tenaga Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke pemerintah pusat.

  • Pemko Sabang Usulkan 794 Tenaga Non ASN Menjadi PPPK Paruh Waktu
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Pemko Sabang Usulkan 794 Tenaga Non ASN Menjadi PPPK Paruh Waktu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Sabang akan mengusulkan sebanyak 794 tenaga non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Di tengah suasana penuh harapan sekaligus kegelisahan para tenaga non ASN, skema PPPK Paruh Waktu diharapkan menjadi solusi yang memberikan kepastian status dan keberlanjutan kerja.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »