Beranda / Berita / Aceh / Puluhan Warga Protes, Diduga Pemilihan Aparatur Desa Gunakan Sistem Politik Dinasti

Puluhan Warga Protes, Diduga Pemilihan Aparatur Desa Gunakan Sistem Politik Dinasti

Senin, 30 Desember 2024 14:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Gita

Puluhan warga Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, menggelar aksi demonstrasi. Foto: Dialeksis.com/Rizkita


DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Puluhan warga Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, menggelar aksi demonstrasi menuntut agar Pj Wali Kota Lhokseumawe segera mencopot Pj Kepala Desa Muzakkir dari jabatannya. 

Aksi ini dipicu oleh dugaan bahwa kepala desa telah menyebabkan kegaduhan yang berdampak pada mundurnya seluruh aparatur desa secara serentak dari jabatan mereka sebagai Tuha Peut Gampong (TPG), lembaga adat yang berperan penting dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator aksi, Jauhari, mengatakan bahwa protes ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap kebijakan Pj Kepala Desa. Salah satu poin utama yang disoroti adalah pemilihan aparatur desa yang baru dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Hanya keluarga dan kerabat dekat Pj Kepala Desa Muzakkir yang terlibat dalam proses pemilihan, bahkan adik kandungnya sendiri turut dilibatkan. Hal ini menimbulkan kegaduhan serta kecemburuan sosial di tingkat desa.

“Pemilihan aparatur desa yang dilakukan tertutup ini seperti sistem politik dinasti. Anehnya, sembilan aparatur yang baru dilantik hanya berasal dari kalangan keluarga besar dan kerabat dekat Pj Keuchik, bahkan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu,” ujar Jauhari dalam orasinya pada Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, warga juga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap kebijakan Pj Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa, yang menurut mereka diputuskan secara sepihak tanpa adanya diskusi terbuka dengan masyarakat setempat.

“Kami meminta agar pemilihan aparatur desa dilakukan secara transparan dan terbuka, serta pengelolaan dana desa selama masa jabatan Pj Kepala Desa dipublikasikan dengan jelas dan melibatkan diskusi dengan masyarakat,” tambah Jauhari.

Para demonstran menegaskan bahwa jika tidak ada kejelasan terkait tuntutan mereka, mereka berencana untuk melanjutkan aksi ke Kantor Walikota dan DPRK Lhokseumawe.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Tumpok Teungoh, Muzakkir, yang dikonfirmasi mengenai hal ini, membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengunduran diri sembilan aparatur desa yang lama disebabkan oleh faktor usia yang sudah lanjut, sehingga mereka tidak lagi mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Mengenai pemilihan aparatur desa yang baru, Muzakkir mengklaim bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan keputusan masyarakat.

“Demo ini kami anggap sebagai bentuk silaturahmi. Pengunduran diri para aparatur desa yang lama bukan disebabkan oleh kegaduhan, tetapi karena usia mereka yang sudah lanjut. Pemilihan aparatur yang baru juga berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujar Muzakkir.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI