Suasana Kota Banda Aceh. [Foto: Agus Setyadi/detikcom]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belum adanya kebijakan strategis untuk menekan angka inflasi membuat laju inflasi di Kota Banda Aceh semakin menanjak. 

Sejak dipimpin oleh Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq pada awal Juni 2022, dikabarkan inflasi Kota Banda Aceh mengalami peningkatan.

"Berdasarkan Data BPS, pada Juni 2022 Kota Banda Aceh mengalami inflasi sebesar 0,76 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,22 pada Mei 2022 menjadi 113,07 pada Juni 2022," ucap koordinator Solidaritas Rakyat Kota (SoRaK) Ahyadin Anshar sebagaimana dilansir dari Koran Independen, Rabu (31/8/2022).

Dalam hal ini, ia mengatakan, inflasi tersebut terus meningkat pada bulan Juli 2022, seiring masih belum adanya kebijakan strategis untuk menekan angka inflasi tersebut.

"Kita bisa lihat pada bulan kedua Banda Aceh dipimpin Bakri Siddiq yakni Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,98 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,07 pada Juni 2022 menjadi 114,18 pada Juli 2022," sebutnya.

Menurutnya, walaupun kondisinya belum terlalu parah, namun menunjukkan peningkatan inflasi belum bisa dibendung. Bisa saja di bulan berikutnya akan terus meningkat.

"Jika kita lihat data BPS, inflasi Banda Aceh justru lebih tinggi dari inflasi secara nasional pada juli 2022, dimana inflasi nasional sebesar 0,64% sementara kota Banda Aceh mencapai 0,98%. Bisa saja di bulan agustus menembus angka 1% dan terus mengalami peningkatan. Sungguh disayangkan, jika Pj Walikota seperti kondisi sekarang bergerak lambat dalam menangani persoalan inflasi ini padahal penekanan dari mendagri sangatlah kongkret. Sayangnya sampai saat ini belum terlihat langkah kebijakan strategis yang dilakukan untuk menekan angka inflasi di Banda Aceh, ini sangat memprihatinkan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satu komponen yang mesti dievaluasi Mendagri pada tiga bulan Pj Kepala Daerah itu adalah persoalan inflasi.

"Mendagri Bapak Tito Karnavian secara tegas mengatakan, untuk daerah yang inflasinya terus meningkat, apabila daerah tersebut dipimpin oleh seorang penjabat kepala daerah, penanganan inflasi itu juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja. Bukan tak mungkin, hal itu juga menjadi pertimbangan untuk mengganti penjabat yang bersangkutkan," tuturnya.

Di samping itu, Ahyadin mengatakan, jika inflasi di Banda Aceh terus meningkat maka ini akan jadi catatan pemerintah pusat terhadap kinerja Pj Walikota Bakri Siddiq, apalagi Mendagri sudah menegaskan akan mengevaluasi kinerja penjabat kepala daerah setiap 3 bulan.

"Jika angka inflasi di Banda Aceh terus meningkat maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi catatan hitam 3 bulan kepemimpinan Pj Walikota. Bahkan, jika kita lihat keseriusan mendagri, tidak menutup kemungkinan jika angka inflasi terus meningkat tiap bulannya, Pj Walikota Banda Aceh akan diganti," tegasnya.

Karenanya, pihaknya secara tegas meminta Pj Walikota Banda Aceh tidak sibuk seremonial belaka, karena persoalan inflasi ini harus segera diperhatikan secara khusus.

"Jika persoalan inflasi Banda Aceh terus menerus angkanya di atas inflasi nasional, ini menunjukkan Pj Walikota tidak berhasil menekan angka inflasi sehingga akan menjadi penilaian tersendiri terhadap kinerjanya selama 3 bulan memimpin kota Banda Aceh," tutupnya.[Koran Independen]