Pendiri MFF Syndicate (Kelompok Kajian Polhukam dan Kebijakan Publik), Fauzan Febriansyah. Foto: Istimewa

DIALEKSIS.COM | Aceh - Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 Kota Banda Aceh mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Setelah sempat minus pada tahun sebelumnya terdampak pandemi Covid-19, ekonomi Ibukota Provinsi Aceh ini mampu tumbuh sebesar 5,53 persen.

Kemudian mengenai tiga pokok penting terkait dengan tantangan perekonomian di wilayah Aceh, di antaranya mengenai pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, optimalisasi anggaran, dan program pemerintah dan kemandirian pemerintah.

Pendiri MFF Syndicate (Kelompok Kajian Polhukam dan Kebijakan Publik), Fauzan Febriansyah mengatakan, PJ Walikota Banda Aceh selama menjabat belum melakukan upaya konsolidasi dengan sejumlah UMKM di Banda Aceh. 

Fauzan menilai, terkait dengan optimalisasi anggaran dalam hal menggenjot perekonomian di wilayah Banda Aceh, belum begitu memberikan satu warna pasca dilantiknya Bakri Siddiq SE MSi sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh. 

Jadi, lanjutnya, apabila angaran digenjot maka perputaran ekonomi akan meningkat karena banyak uang beredar. 

“Kemudian, mengenai keterbatasan industri harusnya ada grand design yang bisa dilakukan di 2023 juga untuk mensiasati terkait industri kecil yang memang bisa menjadikan sebagai basis mendatangkan PAD daerah,” kata Febri kepada Dialeksis.com, Minggu (24/9/2022). 

Fauzan mengakui bahwa ada peningkatan perekonomian sebesar 3 persen, hanya saja 3 persen itu kalau tidak dijaga dan ditingkatkan akan menganggu stabilitas keuangan Pemko Banda Aceh. 

Kata Ketua Millenial Jokowi dan Relawan Indonesia untuk Jokowi (Reliji) Banda Aceh itu, dibutuhkan satu grand design tindakan nyata dalam upaya meningkatkan perekonomian, meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh. 

“Kalau ini tidak serius ditangani oleh PJ, maka bisa dipastikan Kota Banda Aceh semakin terpuruk secara pendapatan daerahnya,” ungkapnya. 

Lalu, lanjutnya, akan menjadi daerah yang semakin defisit secara keuangan dan ini mengganggu roda jalannya pembangunan Pemko Banda Aceh. 

Di sisi lain, Fauzan juga menyoroti terkait kemampuan PJ Walikota Banda Aceh yang berhasil melobi Kementerian PUPR dengan mendatangkan anggaran Rp13 miliar lebih. 

“Harus ditunjuki dalam bentuk program apa, dan bagaimana pembagiannya sehingga secara akuntabilitas publik menjadi tahu, apa ini murni diperuntukkan untuk Pemko Banda Aceh,” terangnya.  

“Nanti publik bisa mengecek apakah itu kerjanya PJ atau dari pemerintah pusat sendiri memberikan,” imbuhnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdako Banda Aceh, Mulizar mengatakan kucuran dana Rp13 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan rumah duafa pembangunan jalan, drainase, IPAL komunal, infrastruktur air bersih, dan sanitasi. (Nor)