Pj Gubernur Aceh Ikuti Rakor Rutin Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri
Font: Ukuran: - +
Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, didampingi Sekda Aceh, Bustami, beserta perwakilan unsur Forkopimda Aceh dan Kepala SKPA terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (5/12/2022). [Foto: Humprov Aceh]
Oleh sebab itulah, kata Tito, pihaknya menggelar rapat setiap minggu agar penanganan inflasi dapat selalu dievaluasi. Pengendalian inflasi harus menjadi program prioritas daerah karena menyangkut langsung dengan perut rakyat.
“IMF dan pengamat dunia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki ekonomi keuangan yang cukup kuat,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan catatan pihaknya, jumlah pemerintah daerah yang menindak lanjuti sembilan sektor intervensi inflasi mengalami peningkatan dari bulan lalu.
Salah satunya pada sektor pelaksanaan Rapat Teknis, jumlahnya meningkat dari bulan lalu.
“Jumlah Pemda yang melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah meningkat dari November sebanyak 285 Pemda, kini per Desember sudah ditindaklanjuti oleh 310 Pemda,” kata Tito.
Selain itu, Tito juga meminta seluruh Pemda untuk memacu realisasi APBD. Ia mengatakan anggaran belanja harus terealisasi semaksimal mungkin agar adanya peredaran uang di masyarakat sehingga meningkat daya beli. Tito juga mengingatkan agar APBD tidak terjadi Silpa. []
- Kepala BSKDN: Perumus Kebijakan Harus Miliki Kapasitas Global dalam Berinovasi
- Penyandang Disabilitas Miliki Hak Kemukakan Aspirasi dan Berpartisipasi dalam Pembangunan
- Kemendagri Dukung Festival Al-Quran Braille dan Dzikir Bersama 1000 Tunanetra
- Gubernur Aceh Terima DIPA dan TKD 2023 dari Presiden, Total Ada Rp46,9 Triliun