DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penggunaan dana Otsus Aceh ketika masa PJ Gubernur nantinya menjadi sebuah tanda tanya besar dari masyarakat Aceh yang betharap agar Otsus Aceh bisa tersalurkan untuk memberantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat Aceh pastinya.

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrulzaman mengatakan, sebenarnya dalam hal PJ Gubernur itu bukanlah satu masalah. “Sekarang bagaimana serapan anggarannya terpenuhi, kemarin serapannya anggarannya tidak sepenuhnya terserap sehingga menyebabkan SiLPA yang tinggi, artinya apa dana Otsus itu seperti tidak terpakai,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Jumat (25/2/2022).

Kemudian, dirinya mengatakan, karena itu sangat dibutuhkan Gubernur Aceh yang cakap dalam mengelola program yang dapat cakap dalam mengelola program, sehingga dapat menghabiskan anggaran Aceh dan dampaknya akan sangat terasa kepada masyarakat. 

“Aceh ini ekonominya sangat ditentukan oleh seberapa besar sebaran APBA nya, itulah yang pembangkit ekonomi Aceh, nah kalau SiLPA nya besar seperti kemarin ya wajar saja angka kemiskinan itu tinggi,” ujarnya. 

Sebenarnya, kata Nasrul, dengan adanya Otsus ini, terhadap PJ Gubernur nantinya akan sangat memudahkan untuk mensejahterakan Aceh atau menurunkan angka kemiskinan. 

“Namun sekali lagi, PJ Gubernur nantinya harus cakap dalam menyerap anggaran yang ada,” tambahnya.

Dan seharusnya, kata Nasrul, kebijakannya nanti juga akan berbeda. “Kalau sama kebijakannya dengan kebijakan saat ini, pasti sangat rugi sekali Aceh,” tegasnya.

Jika berkaca dengan provinsi lain, kata Nasrul, seperti Bengkulu yang bisa menurunkan angka kemiskinan dengan anggaran yang ada. “Dan Aceh dengan anggaran yang besar harusnya bisa juga, dan sebenarnya dalam hal ini kalau Aceh itu bukanlah persoalan Otsus ataupun dana anggarannya, namun bagaimana cari pimpinannya bekerja,” kata Nasrulzaman.

Lanjutnya, dalam hal persoalan internal sangat penting. “Harus ada perombakan besar-besaran dalam tim anggaran Aceh (TAPA), kemudian, evaluasi soal SKPA, kemudian, soal eksternal yang dimana itu dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan persoalan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan.

“3 sektor ini menjadi hal yang utama siapapun PJ Gubernur Aceh nantinya, dan harus juga melibatkan pihak lain atau orang-orang ahli yang dapat membantu percepatan program ini berlangsung,” pungkasnya. [ftr]