Zulfata, M.Ag

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pimpinan DPRA hasil pileg 2019 lalu harus wajib memiliki kriteria merakyat, paham penyelenggaraan pemerintahan dan mampu membangun harga tawar bagi kebijakan politik nasional untuk Aceh dalam rangka efektifitas MOU-UUPA agar tak terbengkalai.  

Demikian disampaikan Zulfata, M.Ag Minggu (28/7) di Banda Aceh. Pengamat agama dan politik di Aceh itu menyebutkan terbengkalainya MOU - UUPA selalu jadi alasan politik konyol. 

"DPRA harus berani dan mampu mewujudkan politik pembangunan secara tepat guna dalam proses kesejahteraan masyarakat Aceh di semua sektor, terutama nasib politik anggaran Aceh yang cenderung bermasalah sebagai hulu pembangunan perekonomian di Aceh." Sebut penulis Buku Agapol ini.  

Wakil Rakyat yang direncanakan akan dilantik pada Senin, 30 September 2019 di harapkan terwujudnya solidaritas anggota DPRA dan memiliki prinsip bersama dalam menuntaskan perwujudan UUPA demi masyarakat Aceh dan ketahanan nasional.  

"Bekerja sesuai keinginan masyarakat dan selalu terbuka atas segala permintaaan masyarakat Aceh, bukan mengelabui masyarakat Aceh saat menjaring aspirasi kala turun lapangan." ungkap Zulfata

Zulfata memberi apresiasi pada Wakil Rakyat yang tidak lama lagi akan berakhir masa jabatannya, disebutkan Dosen UIN itu bahwa Anggota DPRA hasil pemilihan legislatif 2014 masih terjebak pada politik golongan yang mengatasnamakan masyarakat Aceh, Demikian Zulfata, M.Ag. (j)