Perwakilan WHO dan Unicef Bahas Vaksin Rubella dengan Bupati Aceh Besar
Font: Ukuran: - +
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menerima kunjungan WHO dan Unicef melalui perwakilannya di ruang kerja Bupati di Kota Jantho, Senin Pagi, 15 Oktober 2018.
Kehadiran perwakilan lembaga dunia yang didampingi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tersebut disambut baik oleh Mawardi Ali untuk membicarakan komitmen global yang telah dilakukan oleh Indonesia bersama 160-an negara lain didunia terkait upaya antisipasi penyakit campak dan rubella.dr. M Rayajul Hasan perwakilan WHO yaitu seorang muslim Banglades menyampaikan kepada Bupati Aceh Besar persoalan dunia yang sedang dihadapi bersama sehingga butuh komitmen dan semangat yang sama untuk mensosialisasikan dan mengkampanye bahayanya akibat dari campak dan rubella yang bisa beresiko kematian bagi anak.
"Unicef sebagai sebuah lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak sangat prihatin terhadap anak-anak yang kurang mendapatkan perlindungan sehingga rentan mengidap penyakit sehingga butuh perlindungan antisipasi dini terutama Imunisasi MR ini" ungkap Elizabet perwakilan Unicef yang berwarganegara Atlanta USA.Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar menyampaikan hasil rekomendasi dan ijtima' ulama bahwa vaksin yang diberikan untuk suntik MR berasal dari india mengandung unsul babi. Namun bila berhadapan dengan persoalan yang penting untuk menghindari kemudharatan karena bahayanya penyakit maka dibolehkan.
Namun kondisi masyarakat yang bila mendengar vaksinnya mengandung unsur dari babi maka menjadi hal yang tabu sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menerima suntik Imunisasi MR.Kementerian Agama masih mempertanyakan tentang adanya vaksin lain yang berpredikat halal untuk imunisasi MR tersebut.
Bupati Mawardi Ali menanggapi serius persoalan yang disampaikan oleh Perwakilab WHO dan Unicef."Kita sudah mencanangkan dan sudah dilaksanakan imunisasi di puskesmas, namun harus berhenti sementara karena ada beberapa persoalan lapangan baik berupa anak yang pingsan dan pemahaman yang berbeda dalam masyarakat kita " terang Mawardi.
Bupati Aceh Besar meminta 3 (tiga) hal yang harus diupayakan kembali bersama Pemerintah Pusat agar harapan yang sedang ditargetkan dalam komitmen global antara lain agar pemerintah pusat mengupayakan vaksin halal karena 99 % kita muslim supaya program ini bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian dalam metode kampanye dan sosialisasi harus bisa menunjukkan bukti langsung terhadap dampak tidak menggunakan imunisasi MR dengan melibatkan ulama, pihak kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya Pemerintah pusat harus memiliki intruksi yang tegas yang mengharuskan menggunakan imunusasi sehingga tidak hanya berupa suka rela.Akhir dari pertemuan bersama WHO dan Unicef serta Pihak Dinas Kesehatan tersebut bahwa Pemerintah Aceh Besar akan menindaklanjuti dengan rapat bersama instansi vertikal agar persoalan ini menemukan solusi dan jalan keluar yang baik.(MC. Aceh Besar)