Minggu, 24 Agustus 2025
Beranda / Berita / Aceh / PERHAPI Aceh 2025-2029 Resmi Dikukuhkan, Fokus pada Keselamatan Tambang

PERHAPI Aceh 2025-2029 Resmi Dikukuhkan, Fokus pada Keselamatan Tambang

Sabtu, 23 Agustus 2025 18:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Perwakilan Daerah (PD) Aceh resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2029 pada Sabtu (23/8/2025) di Banda Aceh. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Perwakilan Daerah (PD) Aceh resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2029. 

Prosesi pelantikan berlangsung pada Sabtu (23/8/2025) di Banda Aceh dan dilakukan langsung oleh Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) PERHAPI Indonesia, Ir. Sudirman Widhy Hartono, ST, MM, IPU, Asean-Eng.

Acara pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi dunia pertambangan di Aceh, mengingat peran PERHAPI yang kian sentral dalam mendorong transformasi industri pertambangan berkelanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Ketua PERHAPI Aceh periode 2025-2029, Ir. Rahmad Zahri, ST, MM, mengatakan bahwa kehadiran PERHAPI bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengawal kebijakan di sektor pertambangan.

“Misi PERHAPI adalah untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadi wadah organisasi yang bisa menjadi partner pemerintah. Jadi harapan kami, apapun kebijakan mengenai bidang pertambangan di Aceh, bisa disinergikan, didiskusikan, dan dikolaborasikan dengan PERHAPI. Karena PERHAPI adalah wadah berkumpulnya para ahli-ahli pertambangan,” ujar Rahmad Zahri saat dimintai tanggapan oleh media dialeksis.com. 

Rahmad menjelaskan, saat ini PERHAPI Aceh memiliki sekitar 150 anggota yang berasal dari berbagai kalangan. Mereka terdiri dari akademisi, praktisi pertambangan, hingga pemerhati pertambangan.

“Kalau pengurus sekarang ada 24 orang. Sementara anggota keseluruhan di Aceh kurang lebih 150 orang. Komposisinya beragam, ada dosen, peneliti, praktisi, sampai pemerhati pertambangan. Jadi wadah ini memang representasi semua pemangku kepentingan di bidang pertambangan,” tambahnya.

Salah satu program kerja terdekat yang akan dijalankan oleh PERHAPI Aceh adalah meningkatkan kompetensi para pekerja tambang di Aceh khususnya di sektir keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait salah satunya penyelenggaraan bimbingan teknis (BIMTEK) aspek-aspek teknis, lingkungan, keselamatan, dan pengusahaan pertambangan.

Program ini dirancang untuk menjawab minimnya kesadaran dan standar keselamatan, khususnya pada usaha pertambangan skala kecil atau yang sering disebut masyarakat sebagai galian C.

“Kalau perusahaan besar, aspek keselamatan sudah menjadi SOP baku. Tapi bagi usaha tambang batuan skala kecil, keselamatan kerja sering masih di nomor kesekian. Karena itu kami ingin memberikan edukasi dalam bentuk BIMTEK, bagaimana menyusun standar keselamatan dan melaksanakannya di lapangan,” jelas Rahmad.

Menurutnya, PERHAPI Aceh akan lebih proaktif masuk ke ranah ini meskipun sebagian dari pengusaha kecil belum menjadi anggota. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja tambang lokal yang rentan terhadap kecelakaan kerja.

“Kami ingin mengajarkan Good Mining Practice yang benar. Ada tujuh elemen dalam praktik itu, dan salah satunya adalah keselamatan pertambangan. Elemen ini sangat krusial, terutama untuk tambang-tambang kecil yang belum memiliki SOP yang memadai,” tegasnya.

Rahmad juga menyoroti perbedaan tingkat keselamatan antara perusahaan tambang besar, terutama yang bergerak di komoditas batubara dan mineral, dengan usaha tambang batuan lokal.

“Kalau perusahaan non-batuan, standar prosedurnya lebih ketat karena menyangkut kualitas material yang bernilai tinggi. Sementara kalau tambang batuan atau galiansi, yang biasanya diusahakan pengusaha lokal, keselamatan kerja sering dianggap beban tambahan. Nah, ini yang kita coba perbaiki lewat edukasi dan pembinaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sasaran utama program keselamatan bukan hanya para pekerja, melainkan juga para pengawas dan pengurus perusahaan tambang. Dengan begitu, kesadaran keselamatan dapat mengalir dari level manajemen hingga ke lapisan pekerja di lapangan.

Ketua BPP PERHAPI Indonesia, Ir. Sudirman Widhy Hartono, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran PERHAPI Aceh dalam mendorong transformasi pertambangan berkelanjutan.

“Pertambangan saat ini tidak lagi hanya soal eksploitasi sumber daya, tetapi juga bagaimana memastikan keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Peran PERHAPI di daerah, termasuk Aceh, sangat penting untuk menjadi jembatan antara kepentingan industri, masyarakat, dan pemerintah,” ujar Sudirman.

Ia menambahkan bahwa Aceh memiliki potensi pertambangan yang besar, namun pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, PERHAPI bisa jadi mitra pemerintah dan pelaku usaha dalam memastikan pertambangan di Aceh berjalan sesuai prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tentu saja membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

perkim, bpka, Sekwan
riset-JSI
sekwan - polda
bpka