DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Temuan Polda Aceh praktik perambahan hutan dan penguasaan lahan secara ilegal yang terjadi di sepanjang kawasan pembangunan jalan Jantho-Lamno lumrah terjadi. 

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Ahmad Shalihin mengatakan bahwa perambahan hutan seringkali terjadi pada proyek pembangunan jalan di wilayah hutan.

"Praktik perambahan hutan yang terjadi bersamaan dengan pembangunan jalan di kawasan hutan bukanlah hal baru, dan ini merupakan masalah yang serius. Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan perambahan yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup," ujar Ahmad Shalihin.

Sebelumnya kata Ahmad Shalihin, Walhi sering mengkritik Pemerintah Aceh terkait pembangunan jalan Jantho-Lamno, karena itu membuka peluang lebih besar terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan itu.

“Sebelum ada pembangunan jalan di kawasan itu sering terjadi aktivitas ilegal di sana, sekarang sudah ada jalan itu membuka peluang lebih besar lagi terjadi perembahan hutan,” kata Ahmad Shalihin.

Menurut Ahmad Shalihin, langkah yang lebih bijaksana adalah memperbaiki jalan yang sudah ada dari pada membangun jalan baru, agar kerusakan hutan dapat dihindari.

Ahmad Shalihin mengatakan bahwa memperbaiki infrastruktur jalan yang sudah ada merupakan solusi yang lebih ramah lingkungan.

"Pemerintah seharusnya mempertimbangkan opsi memperbaiki jalan yang sudah ada untuk membuka isolasi wilayah terpencil. Dengan cara ini, kerusakan hutan dapat diminimalisir karena tidak memerlukan pembukaan lahan baru," ujar Ahmad Shalihin.

Ia menambahkan bahwa melalui perbaikan dan pemeliharaan yang baik, aksesibilitas ke wilayah terpencil dapat tetap terjaga tanpa harus merusak ekosistem hutan yang berharga. 

"Penggunaan sumber daya yang sudah ada dengan bijaksana adalah langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," pungkasnya.