kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Pengentasan Kemiskinan di Aceh Disebut Tak Berbasis Kebutuhan Akar Rumput

Pengentasan Kemiskinan di Aceh Disebut Tak Berbasis Kebutuhan Akar Rumput

Minggu, 29 Januari 2023 10:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Koordinator MaTA, Alfian. Foto: Net.


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah telah mengalolasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. 

la mengungkapkan, anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun dihabiskan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melakukan studi banding dan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menilai, pengentasan kemiskinan di Aceh tidak berbasis kebutuhan riil akar rumput tapi berbasis kebutuhan elit atau penguasa. 

“Makanya program yang dibangun pemerintah tidak ada evaluasi secara konkret, kondisi hari ini yang sangat disayangkan, siapa yang akan mengawasi mereka (pemerintah-red) dengan anggaran besar,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Minggu (29/1/2023). 

Ketidakjelasan pemerintah dalam menangani kemiskinan telah banyak dikritisi oleh sejumlah pihak, namun hingga hari perubahan pun sangat minim terlihat padahal anggaran yang dihabiskan sangat besar untuk program pengentasan kemiskinan. 

Alfian menegaskan, Pemerintah Aceh tidak bisa memutuskan kebijakan bahwa membangun rumah duafa itu adalah bagian dari mencegah kemiskinan, karena kemiskinan ini bukan soal kondisi tempat tinggal tidak layak, tapi bagaimana menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan hidup masyarakat dengan perekonomian yang layak itu jauh lebih penting. 

Selain program pengentasan kemiskinan, kata Alfian, program penanganan stunting di Aceh juga lebih kepada event acara seremonial. 

“Tetapi bagaimana proses mencegah itu dilakukan secara konkret, hal itu terlihat bahwa tidak ada dampak dari selama ini, bicara program stunting yang selama ini dikeluarkan pemerintah, tahun 2022 perjalanan dinas saja hampir Rp14 miliar,” pungkasnya. (Nor)

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
Komentar Anda