Foto: Ilustrasi Logo FPI

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Desas-desus seputar pernyataan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kepada Front Pembela Islam (FPI) kembali diperbincangkan. Hal itu diawali pasca pembatalan Ustad Abdul Somad (UAS) oleh Pemprov Aceh untuk isi kajian ceramah di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh.

UAS adalah penceramah kondang yang keras menyuarakan isu penembakan 6 laskar FPI. Akibat pembatalan itu, kebanyakan dari masyarakat Aceh mulai berspekulasi. Diantaranya ialah dengan menilai Pemprov Aceh terlalu takut dengan kemurkaan penguasa.

Besarnya pengaruh FPI di Indonesia memudahkan para warga menaruh simpati. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada. Ia berujar, ada lima faktor kenapa FPI berhasil eksis dalam memainkan peran dan menyalurkan isu nasional kepada lokal. 

"Pertama, FPI berhasil memainkan kepedulian terhadap masalah kemanusiaan. Kedua, FPI berhasil membangun jejaring dengan organisasi, LSM maupun dengan pihak akademisi. Ketiga, FPI berhasil membangun media sendiri. Keempat, FPI berhasil berstrategi memainkan opini publik. Kelima, FPI didukung oleh banyak ulama," tutur Aryos kepada Dialeksis.com, Minggu (27/12/2020).

Sementara itu, Pengamat politik dan Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Fajran Zain menyampaikan bahwa dalam konteks kasus FPI, peran politik nasional dengan politik lokal tidak bisa dipisahkan. Kerena isu-isu nasional yang berkaitan dengan FPI secara kebetulan tersambut di Aceh.

"Siapa Habib Rizieq, dan seberapa berdampak FPI bagi aceh. Kajian utama kita dalam menyikapi isu nasional kan begitu," ujar Fajran saat dihubungi Dialeksis.com, Minggu (27/12/2020).

Ia berujar, timbulnya rasa emosional yang kuat antara orang Aceh dan FPI di sebabkan FPI adalah Ormas yang berlatarkan Islam.

"Aceh adalah wilayah yang menerapkan syariat Islam. Maka sentimen-sentimen yang membawa nama-nama Islam pasti lebih mudah memicu sikap emosional masyarakat. Masyarakat Aceh akan lebih mudah terdorong untuk membela Islam dan ulama," kata Fajran.

Kemudian, rasa simpati Aceh terhadap FPI juga dikarenakan sosok Habib Rizieq juga ikut membantu para korban tsunami Aceh pada tahun 2004 dulu.

Fajran menilai sentimen masyarakat Aceh dengan ormas Islam itu sangat dekat dan saling berhubungan. Hal itu ia utarakan dari peristiwa demonstrasi penolakan Habib Rizieq ke Aceh di Simpang Lima, Peunayong, Banda Aceh, Rabu (16/12/2020).

"Demo itu dibubarkan oleh orang-orang pejalan kaki, itu menandakan bahwa sentimen masyarakat Islam di Aceh pada Habib Rizieq sangat besar," jelasnya.

Kemudian, Direktur Eksekutif The Aceh Institute itu juga menyatakan bahwa penembakan 6 laskar FPI itu juga mengungkit kisah kelam rakyat Aceh pada waktu Daerah Operasi Militer (Dom) yang dibantai karena diduga sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Pada kasus 6 laskar FPI yang tertembak itu Case by Case (kasus per kasus). Artinya, masyarakat tidak bodoh, 6 orang itu dibunuh secara biadap melalui foto-foto yang beredar di medsos. Dan itu juga menggugah memori masa lalu orang Aceh ketika masa Dom. Korban Dom itu kan masyarakat yang dituduh GAM dan yang di duga GAM kan di bantai secara sadis," katanya.

Jadi, Fajran menyimpulkan bahwa sentimen masyarakat Aceh terhadap FPI meliputi tiga hal. Pertama, sama-sama berlatarkan Islam. Kedua, besarnya jasa Habib Rizieq pada saat tsunami Aceh. Ketiga, Aceh juga pernah menempati posisi sulit sebagaimana yang sedang dialami oleh FPI sekarang.

Selain itu, dalam menyikapi asumsi masyarakat terhadap Pemprov Aceh yang dinilai takut dengan murka penguasa, Fajran tidak bisa menjawab dengan pasti. Menurutnya anggapan itu bisa saja benar atau bisa saja hanya dugaan. Pasalnya partai-partai dalam parlemen kepemerintahan Aceh mayoritasnya adalah partai nasional.

"Kebanyakan dari Partai Nasional adalah partai-partai yang ikut dengar kata-kata pemerintah pusat, sedikit sekali partai-partai yang berlaku oposisi. Yang ada hanya partai PKS saja," ujar Fajran.

Ia juga mempertanyakan dengan sikap diamnya Pak Jokowi pada beberapa kasus yang menimpa FPI. Menurutnya diam Presiden Indonesia menimbulkan kesan dan pertanyaan bagi publik.

"Pemerintah Jokowi mestinya dia menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya 6 orang pengawal Habib Rizieq. Tapi tidak ada sepatah kata pun dari dia yang menyatakan penyesalan atau meminta aparat untuk melakukan penindakan, penyelidikan," jelasnya.

Fajran menilai kondisi perpolitikan di Indonesia hanya terdiam membisu, tidak ada partai-partai atau kubu oposisi lainnya yang berani mengambil langkah untuk melakukan perlawanan.

Ia menambahkan, para pemangku kekuasaan saat ini sedang menargetkan orang-orang oposisi yang mengundang bahaya bagi kepemerintahan. Menurutnya, sistem perpolitikan di Indonesia sekarang ini sangat lah sentralistik dan otoriter.

"Di Indonesia ini, gubernur yang menjadi target mereka itu Gubernur Sumatra Utara dan Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan wilayah yang terbuka sekali melawan kezaliman kekuasaan adalah masyarakat Sumatra Barat," ujarnya.

Sedangkan Aceh, menurutnya juga ada perlawanan-perlawanan terhadap para pemangku kekuasaan, tetapi tidak begitu maksimal dan terstruktur.

Sementara itu, Fajran menilai Indonesia saat ini sangat membutuhkan ormas-ormas seperti FPI. karena menurutnya, hanya FPI lah yang berani melawan kezaliman dan berlaku oposisi dalam kepemerintahan Indonesia. Sedangkan dalam tingkatan partai, ia menilai hanya partai PKS yang berlaku oposisi.

"Selain FPI, tidak ada yang berani oposisi, kita berharap dulu Prabowo jadi oposisi, padahal enggak juga," terangnya.

Ia melanjutkan, FPI bukanlah sebuah ancaman, karena mereka memperjuangkan sebuah kepemerintahan yang bersih dan terbebas dari pidana korupsi.

"FPI malah sangat pancasilais. FPI itu kan di frame oleh kubu-kubu yang ingin mengangkangi kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka," ungkap Fajran.

Kemudian, ia menjelaskan bahwa sifat kekuasaan dalam kepemerintahan seperti dua sisi mata koin. Satu sisi mampu mendatangkan kebaikan, di sisi lain malah melunturkan nilai-nilai falsafah pancasila. Dan saat ini, menurut Fajran kondisi kekuasaan di Indonesia adalah sisi yang sedang melunturkan nilai pancasila.

"Ini sudah menjadi penyakit. Enggak usah jauh-jauh lah, misalnya di Aceh, pemerintah bisa menekan kepala-kepala dinas untuk mau menandatangani yang suka-suka mereka. Dan apabila tidak mau dengar apa kata pemerintah maka mereka diberhentikan dari jabatannya. Di pusat kejadiannya juga seperti itu. Mereka yang enggak mau dengar apa kata Jokowi akan diberhentikan," jelasnya.

Fajran berpesan supaya mahasiswa Aceh kritis dengan perkembangan isu-isu nasional agar tidak membiarkan kekuasaan otoriter eksis berjalan di Indonesia.

Kemudian, ia juga berharap kepada Pemerintah Aceh untuk segera menetapkan posisi dalam perpolitikan nasional sehingga diharapkan Pemprov Aceh mampu menentukan langkah dan mengambil sikap ke depan.

"Kepemerintahan pusat sudah salah, sekarang pertanyaanya bagiamana dengan Pemerintah Aceh, apakah sudah ada pernyataan sikap," pungkasnya [Ahyar].