Pengamat Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman mempertanyakan kelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK beberapa bulan lalu berkaitan dengan pengelolaan anggaran rakyat oleh pemerintah Aceh.

"Tentu, pertanyaan itu juga mewakili 5.2 juta rakyat Aceh yang ingin mengatahui dan mempunyai hak bertanya dan mendengar laporan kemajuan penyelidikan oleh KPK tersebut," ujar Nasrul Zaman kepada Dialeksis.com, Senin (11/10/2021).

Padahal, aspek transparansi dan akuntabilitas juga merupakan motto dan semangat KPK dalam beraktifitas mengusut berbagai kasus penyelewengan.

Nasrul menegaskan, sudah saatnya KPK memyampaikan ke publik Aceh berkaitan dengan penyelidikannya di Aceh, jangan sampai kondisi saling curiga dan sak wasangka antara sesama pengelola pemerintahan dan dengan sesama rakyat terus berlangsung.

Ia berharap KPK ke Aceh itu bukan untuk berwisata atau hanya melihat keindahan alam dan laut serta kenikmatan kuliner Aceh.

"Ketika KPK turun pastinya juga telah menggunakan uang rakyat untuk operasional dan itu bisa dipertanggungjawabkan melalui publikasi progress nya di Aceh atau setidaknya meminta waktu berapa lama lagi rakyat Aceh menunggu hasil penyelidikannya," pungkasnya.