Rapat Koordinasi bertemakan “Membangun Sinergi Kemenkeu Satu Aceh dan Pemangku Kepentingan untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal di Aceh” yang diselenggarakan Kemenkeu Aceh, Sabtu (19/8/2023) di aula Kantor KPPN Takengon. [Foto: Diskominfo Bener Meriah]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, mengharapkan dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta akademisi untuk pengembangan Desa Wisata di daerah tersebut. Pasalnya, kabupaten yang berada dibawah kaki gunung Merapi Burni Telong itu, memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi kawasan desa wisata.

Harapan itu disampaikan oleh Pj Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si ketika menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bertemakan “Membangun Sinergi Kemenkeu Satu Aceh dan Pemangku Kepentingan untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal di Aceh” yang diselenggarakan Kemenkeu Aceh, Sabtu (19/8/2023) di aula Kantor KPPN Takengon.

"Untuk saat ini, kita memerlukan dukungan dari Kemenkeu Satu Aceh dan akademisi dari universitas terkait untuk pengembangan Desa Wisata, khususnya desa penghasil buah durian di Kabupaten Bener Meriah. Sebab, tanpa dukungan, pengembangan Desa Wisata tidak dapat dikelola secara maksimal,” kata Haili Yoga.

Selain itu, Pj Bupati Hali Yoga mengharapkan agar Kemenkeu Satu Aceh bisa memberikan perhatian khusus sehingga di Bener Meriah maupun Kabupaten Aceh Tengah, dapat menjadi desa mandiri. “Bener Meriah sudah menerbitkan SKA kopi, dan itu terdata sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia,” sebutnya.

Jika ada perhatian secara khusus, lanjut Haili Yoa, sehingga Kabupaten Bener Meriah bisa menjadi desa mandiri dengan melahirkan Desa Devisa dan Desa Wisata. 

“Kami juga merasa bangga karena Bener Meriah, bisa menjadi kabupaten devisa sehingga implementasinya bisa dirasakan seluruh masyarakat di Dataran Tinggi Gayo ini,” pungkasnya. [DBM]