Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, saat memberikan keterangan pers di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (24/7/2026). Foto: Infopublik
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tidak ada lagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh yang tinggal di tenda pengungsian. Kendati demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berlangsung, terutama di tujuh kabupaten dengan tingkat kerusakan paling berat.
Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan jumlah pengungsi pada masa tanggap darurat sempat mencapai sekitar 463.000 orang.
“Hari ini pengungsi di tenda sudah tidak ada. Mereka sudah menempati hunian sementara atau menerima bantuan hunian melalui berbagai skema. Sebagian juga tinggal di kantor maupun gedung pemerintah yang dapat digunakan,” kata Safrizal saat memberikan keterangan pers di Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (24/7/2026).
Safrizal menjelaskan, data kerusakan terus bertambah seiring dengan proses verifikasi dan pemutakhiran di lapangan. Pada pendataan awal, fasilitas kesehatan terdampak tercatat sebanyak 153 unit dan fasilitas pendidikan 305 unit.
Setelah pendataan diperbarui, jumlah fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan hingga 19 Februari 2026 mencapai 332 unit. Sementara itu, sebanyak 3.120 sekolah dan sarana pendidikan tercatat rusak berdasarkan pendataan hingga 27 Februari 2026.
Pemutakhiran data juga menunjukkan jumlah rumah ibadah terdampak meningkat dari catatan awal sebanyak 210 unit menjadi 918 unit. Selain itu, bencana mengakibatkan 665 jembatan, 1.675 ruas jalan, dan 668 fasilitas umum lainnya terdampak.
“Kalau dihitung secara keseluruhan, total kerugian diperkirakan mencapai Rp10,40 triliun,” ujar Safrizal.
Banjir dan longsor tersebut berdampak terhadap 18 dari 23 kabupaten dan kota di Aceh. Data awal mencatat 203 kecamatan terdampak, sedangkan hasil pemutakhiran menunjukkan cakupan bencana mencapai 234 kecamatan dengan luas wilayah terdampak hampir 49.000 kilometer persegi.
Untuk mengukur perkembangan pemulihan, Kementerian Dalam Negeri menggunakan 13 indikator penilaian. Indikator tersebut mencakup keberlangsungan pemerintahan, pelayanan kesehatan, kegiatan pendidikan, serta fungsi pelayanan publik lainnya.
Berdasarkan penilaian tersebut, 10 kabupaten dan kota telah berada dalam kategori normal. Sementara itu, tujuh kabupaten masih memerlukan perhatian khusus karena mengalami dampak paling berat.
Ketujuh daerah tersebut adalah Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.
Safrizal menyebutkan pelayanan pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan telah berjalan sepenuhnya. Namun, pelayanan di sejumlah desa masih menghadapi kendala, antara lain di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.
Di sektor kesehatan, rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, dan puskesmas telah kembali beroperasi. Sejumlah puskesmas pembantu di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang masih terdampak, tetapi pelayanan kesehatan tetap dijalankan dengan memanfaatkan bangunan alternatif.
“Di sektor kesehatan, pelayanan hampir 100 persen berjalan. Walaupun ada puskesmas yang rusak, pelayanan tetap dilaksanakan melalui bangunan lain yang difungsikan sebagai puskesmas,” jelasnya.
Kegiatan pembelajaran juga telah berjalan kembali di seluruh satuan pendidikan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah madrasah dan pondok pesantren yang menghadapi kendala, termasuk beberapa fasilitas pendidikan di wilayah Samalanga, Kabupaten Bireuen.
Safrizal menambahkan, pemerintah akan menyampaikan secara khusus rencana penanganan dan pemulihan 3.120 sekolah terdampak pada 2026. Penjelasan tersebut akan disampaikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebelumnya-(1).jpeg)
