Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Sya`baniar saat memberikan sambutan pada Rakor PKH 2019. [Foto: Dinsos Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program andalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan. 

Untuk itu Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Sya`baniar mengatakan, pemerintah daerah melalui dinas sosial kabupaten/kota di Aceh dituntut untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) agar penerima manfaat bantuan sosial tersebut tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

"Artinya, tidak ada pemotongan-pemotongan bantuan sosial oleh oknum-oknum tertentu di lapangan, sehingga program ini dapat mencapai tujuan dalam mengurangi kemiskinan serta memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi," kata Sya`baniar SE saat membuka Rapat Koordinasi PKH di salah satu hotel di Banda Aceh, Jumat (15/11/2019).

Karena apabila monitoring dan evaluasi PKH oleh dinas sosial kabuptena/kota serta koordinator kabupaten/kota selaku pemilik wilayah lebih ditingkatkan maka pelaksanaan PKH di lapangan dapat diselesaikan dengan baik.

Sementara itu kepada bappeda kabupten/kota, Sya`baniar juga mengharapkan dukungan berupa meningkatkan sharing anggaran bagi pelaksanan kegiatan dan operasional pendamping PKH di tingkat kabupatan/kota, mengingat berkurangnya APBN untuk kegiatan pendamping PKH di daerah.

"Melalui PKH ini kita berharap agar beban hidup masyarakat miskin akan berkurang dalam jangka pendek, serta untuk jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, khususnya kualitas pendidikan dan kesehatan," kata Sya`baniar.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana, Siti Khodijah yang juga Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Aceh mengatakan, para pendamping PKH Aceh telah banyak membantu Pemerintah Aceh dari tahun-tahun sebelumnya dalam menekan angka kemiskinan di Aceh, data keluarga penerima manfaat PKH Tahun 2019 menyebutkan, terdapat 2.931 keluarga penerima manfaat digraduasi (dikeluarkan dari penerima PKH) karena sudah mampu, dan 1.124 keluarga penerima manfaat digraduasi karena sudah mandiri atau sudah bisa lepas sebagai sebagai penerima manfaat PKH.

Keberhasilan itu diganjar dengan penghargaan sebagai Rekon PKH Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2018, penghargaan Pemutakhiran NIK KPM PKH Terbaik Tingkat Nasional untuk Kabupaten Aceh Utara, dan peghargaan Pendamping PKH Kabupaten Aceh Tengah (SDM PKH dengan graduasi terbanyak nasional) mengikuti Studi Visit ke Filipina dengan Kementerian Sosial RI.

"Oleh karena itu rapat koordinasi PKH di tingkat provinsi ini dimaksudkan untuk membangun koordinasi antara SDM PKH dengan dinas sosial kabupaten/kota sekaligus mencari pemecah masalah-masalah yang dihadapi, dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan sesuai perannya," kata Siti Khodijah.

Hadir pada rapat korrdinasi tersebut Perwakilan BRI Kanwil Aceh, Koordinator Regional PKH Sumatera, Pejabat di lingkungan Dinas Sosial Aceh, para Korwil PKH Aceh, dan koordinator PKH kabupaten/kota di Aceh. (hda)