Saat audiensi dengan DPRA. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM |  Langsa - Pemerintahan Kota Langsa baik Eksekutif dan Legislatif sedang melakukan perjuangan yang berat dalam menghadapi defisit keuangan Kota Langsa sejak diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid 19 dan dampaknya,  dimana penganggaran 8 persen DAU dan DBH Kota Langsa sebesar Rp.36.045.377.063 (Tiga puluh enam milyar empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) 

Dengan segala konsekuensinya telah menggunakan belanja gaji dan tunjangan ASN agar menghindari pemotongan DAU dan sampai saat ini belum ada penerimaan lain sebagai penggantinya. 

Sementara disisi lain APBK kota langsa tahun 2021 masih kekurangan anggaran diantaranya;

1. BPJS Rp 4.563.465.203 (empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah);

2. Penerangan Lampu Jalan Umum Rp  1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

3. Tambahan Penghasilan Pegawai RSUD/Puskesmas Rp 5.030.000.000(lima milyar tiga puluh juta rupiah)

Total Rp 11.153.465.203 (sebelas milyar seratus lima puluh tiga ratus empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga rupiah);

Dengan kondisi saat ini, Eksekutif Kota Langsa telah berusaha agar mendapat bantuan dan perhatian dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dengan melaporkan secara langsung kepadanya pada saat pertemuan Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid, Sekda Kota langsa Saed madum, Kepala BPKD Kota Langsa Amri Alwi dan Kepala BAPPEDA Kota Langsa Darfian.

Pihaknya telah menjelaskan detail permasalahan yang terjadi di Kota Langsa saat ini. Pada saat pertemuan tersebut Nova Iriansyah berjanji akan membantu pada anggaran perubahan Provinsi Aceh 2021. Namun anggaran perubahan provinsi tersebut gagal direalisasikan dan Gubernur Aceh belum bisa membantu Pemko Kota Langsa.

Rombongan Pemko Kota Langsa yang dipimpin  Marzuki Hamid juga melakukan audiensi kepada Wakil Ketua DPRA, Safaruddin yang difasilitasi oleh Muhammad Rizky selaku anggota DPRA perwakilan Dapil Kota Langsa dan Aceh Tamiang untuk menyampaikan keluh kesah Pemerintah Kota Langsa.

Dalam pertemuan itu Safaruddin menyampaikan secara prinsip DPRA siap membantu mengingat defisit anggaran ini tidak saja terjadi di Pemko Langsa tetapi juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota lain di Aceh.

Tidak berhenti usaha Pemko Langsa dengan meminta bantuan pemerintahan Provinsi Aceh, Pemko Langsa juga melaporkan kondisi ini langsung kepada Direktur I Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri guna mendapatkan solusi atas permasalahan defisit anggaran Kota Langsa.

Tidak tinggal diam,  anggota  legislatif  Langsa berulang kali coba melobi DPRA dengan melakukan audiensi ke Komisi III DPRA dan juga menemui pimpinan DPRA Safaruddin dan Hendra Budian yang kembali difasilitasi anggota DPRA Muhammad Rizky.

 Dalam pertemuan rombongan DPRK Langsa dipimpin langsung Ketua DPR Kota Langsa Zulkifli Latif dan disertai rekanan. 

Hasil pertemuan tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh Eksekutif Kota Langsa yaitu DPRA menjanjikan akan menyetujui bantuan untuk Pemko Langsa. Namun juga diingatkan kepada rombongan DPRK agar juga melakukan audiensi kepada Gubernur Aceh untuk mengalokasikan anggaran bantuan keuangan ke Kota Langsa agar problem defisit anggaran Kota Langsa bisa teratasi.

Anggota DPRA Muhammad Rizky menyampaikan apresiasinya kepada Eksekutif dan Legislatif jajaran Pemko Langsa yang telah proaktif berusaha menyelesaikan masalah ini, perlu perhatian khusus Pemerintah Aceh agar membantu kabupaten dan kota di Aceh yang memiliki masalah keuangan terlebih khusus Kota Langsa.

"Agar tidak terjadi gejolak di lapangan mengingat Silpa anggaran Pemerintah  Aceh cukup untuk membantu kabupaten kota yang berkebutuhan untuk dibantu, ini saatnya Pemerintah Aceh hadir mambantu Kota Langsa dan daerah lainnya di Aceh jangan tunggu gejolak di lapangan baru kita kewalahan," jelasnya. 

Muhammad Rizky juga menambahkan sudah tidak bisa membantu di anggaran perubahan harusnya di anggaran murni tahun depan harus dibantu. 

"Ini kondisi lagi pandemi masyarakat serba sulit secara ekonomi jangan dibiarkan tenaga kesehatan dan tenaga kontrak di Langsa yang menjadi korban, saya minta Pemerintah Aceh peka akan hal ini," pungkasnya.