DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh dinilai gagal dalam mengelola Covid-19, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk segera merespon hal tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Zaman mengatakan, belum ada terobosan apa pun yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, untuk menganggulangi pandemi Covid-19, hanya saja sebatas tempel-tempel spanduk dan baliho saja.

“Hal yang kita takutkan, ketika persoalan Covid-19 ini gagal dikelola maka para pebisnis masuk, yaitu para-para penjual antigen dan ini bisa berbahaya sekali. Maka kami meminta BNPB untuk segera merespon,” ujar Nasrul Zaman kepada dialeksis.com, Senin (3/5/2021).

Nasrul Zaman menambahkan, hingga saat sekarang ini databes tentang pengelola Covid-19 tidak ada, misalkan tentang database sudah berapa banyak orang dirawat dan tinggal dimana, serta bagaimana kondisinya.

Apalagi bagi yang menjalani swab di Laboratorium Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka tidak ada database nya, karena Pemerintah Aceh tidak bekerjasama dengan universitas tersebut.

“Ini memang tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan saja, nanti sesekali tempel spanduk. Pemerintah Aceh memang tidak mampu mengelola Covid-19 ini. Pengelolaan Covid-19 ini, mulai dari isu kesehatan, jaring pengaman dan recovery ekonomi,” tutur Nasrul.

Tambahnya, dalam perpu tentang penanganan Covid-19 ada tiga program besar, pertama persoalan isu kesehatan, yaitu pemerintah harus mampu mendeteksi secara ini, begitu juga dengan jaring sosial, harus memberikan bantuan kepada yang berdampak Covid-19, serta pelaku usaha dan recovery ekonomi tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

“Maka BNPB harus mengirimkan tim ke Aceh dan ketua satgas penangan Covid-19 di Aceh harus dijabat oleh orang BNPB saja, kalau ini tidak dilakukan maka tidak jalan. Pemerintah Aceh jelas-jelas tidak mampu mengelola Covid-19,” katanya.