DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 5.000 warga di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang disimulasikan pada pelaksanaan Table Top Simulation Rencana Kontingensi Air Minum, Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi (TTS Renkon AMPLS) bencana banjir Aceh yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh.

"Pelaksanaan TTS Renkon AMPLS bencana banjir Aceh, merupakan bagian dari penyusunan dokumen rencana kontingensi air minum, penyehatan lingkungan dan sanitasi bencana banjir tingkat provinsi aceh," kata Herawati, Project Manager Program SEE4WASH, Yayasan Aceh Hijau.

Selama ini, Pemerintah Aceh, Yayasan Aceh Hijau dan Unicef Aceh bersama instansi/lembaga terkait telah menyusun Renkon AMPLS Bencana Banjir Aceh yang nanti akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Kontingensi Air Minum.

"Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Bencana Banjir yang juga sedang dibahas bersama Biro Hukum Setda Aceh," lanjut Herawati.

Sehari sebelumnya, telah dilakukan pembekalan materi, pos komando penanganan darurat bencana yang disampaikan oleh Fazli, SKM, M.Kes dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan dilanjutkan diskusi pengembangan skenario, perencanaan sektoral dan lainnya yang difasilitasi oleh Ihwan Julmi dari BPBA.

Berdasarkan pengembangan skenario yang telah disusun, bencana banjir yang terjadi sekitar pukul 20.00 wib akibat meluapnya sungai kluet di Kabupaten Aceh Selatan berdampak pada 4 Kecamatan sehingga 2.000 warga mengungsi.

Sementara di waktu yang hampir bersamaan bencana banjir juga terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang akibat meluapnya sungai tamiang sehingga mengakibatkan 3.000 warga di 9 Kecamatan harus mengungsi.

BMKG Aceh beberapa hari sebelum terjadi bencana banjir, berdasarkan pengembangan skenario pada TTS Renkon AMPLS Aceh, telah mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang.

Peringatan dini dari BMKG Aceh, kemudian ditindaklanjuti oleh Kalak BPBA dengan mengadakan rapat internal dan lintas sektor sehingga berdasarkan berbagai masukan dari Instansi/Lembaga terkait di usulkan untuk tetapkan status siaga darurat bencana banjir Aceh, dimana perwakilan dari instansi dan lembaga terkait melakssnakan piket siaga darurat bencana banjir di kantor BPBA.

Selang beberapa hari setelahnya, hujan lebat terjadi di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang sehingga mengakibatkan bencana banjir di malam hari yang kemudian karena warga mengungsi sampai 5.000 orang di dua kabupaten tersebut, Pemerintah Aceh, mengeluarkan pernyataan bencana dan menetapkan status penanganan darurat bencana banjir tingkat Provinsi Aceh selama 14 hari.

Pokja AMPLS Aceh yang terdiri dari berbagai instansi di Pemerintah Aceh dan lembaga terkait, rapat koordinasi internal, menghitung kebutuhan dan menurunkan sumberdaya yang dimilikinya ke lokasi banjir dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, penyehatan lingkungan dan sanitasi selama 14 hari penanganan darurat bencana banjir aceh dan terus berkoordinasi dengan komandan penanganan darurat bencana banjir aceh yaitu Kalak BPBA.

"TTS Renkon AMPLS Aceh yang difasilitasi Ihwan Julmi dari BPBA, berjalan dengan sukses karena sebelumnya, telah dibekali juga materi table top exercise yang disampaikan oleh Fazli, SKM, M.Kes dari BPBA," tutup Herawati.