DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh, Azhari SE, M.Si, dalam sambutan pembuka yang disampaikan oleh Sekretaris BAPPEDA Aceh Feriyana, SH, M.Hum mengatakan, Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Aceh.   

"Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Aceh sebagai generasi penerus bangsa di masa depan menjadi komitmen serius yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022, serta 15 program unggulan Aceh Hebat yang menjadi acuan dalam pembangunan Aceh," ujar Feriyana saat membuka acara refleksi kerjasama program Pemerintah Aceh-UNICEF periode 2016-2020 di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh, Kamis, (1/8/2019).

Feriyana menambahkan kerjasama ini merupakan hal yang penting dalam penanganan kesehatan anak di Aceh.

"Aceh merupakan provinsi yang sedang terus membangun, dengan kekhususan dan keistimewaannya, masih memiliki permasalahan kesehatan masyarakat khususnya pada anak yang disebabkan banyak faktor terkait kemiskinan, sanitasi lingkungan, pengetahuan masyarakat, hingga kualitas pelayanan kesehatan," ucap Feriyana.

"Oleh karena itu, komitmen seluruh SKPK dan multipihak di Aceh untuk pengentasan permasalahan anak di Aceh menjadi penting. Ini merupakan tanggung jawab semua pihak di Aceh," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNICEF Aceh Andi Yoga Tama menegaskan komitmen pihaknya dalam pemenuhan hak anak.

"Anak-anak di Aceh saat ini memerlukan peran dan campur tangan kita. UNICEF bersama Pemerintah Aceh terus memaksimalkan upaya intervensi strategis dan terintegrasi untuk menjamin kesehatan dan perlindungan anak di Aceh dengan berfokus pada program program penanganan malnutrisi seperti peningkatan dan penguatan kesehatan ibu dan anak, kualitas gizi dan sanitasi, pengembangan pengasuhan positif, serta program jaminan sosial perlindungan anak," imbuhnya.

Andi juga menilai pentingnya pengarusutamaan dalam kerangka dan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif anak guna mempercepat pemenuhan hak anak di Aceh.

Pada kesempatan yang sama, akademisi di Aceh, Drs. Fauzi Ali Amin, M.Kes memberikan apresiasi atas dukungan UNICEF untuk program-program perlindungan anak di Aceh dan mengingatkan akan pentingnya keterlibatan akademisi dan perguruan tinggi dalam menjalankan upaya perlindungan anak.

"Apresiasi kepada UNICEF yang terus mendukung Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan anak melalui pelaksanaan kerjasama program dengan Pemerintah Aceh sampai saat ini. Akademisi dan perguruan tinggi dengan kapasitas dan keilmuannya memiliki tanggung jawab sosial di masyarakat, dan tentunya potensi ini akan memperkuat kerja-kerja pemenuhan hak anak di Aceh yang selama ini telah berjalan. Untuk itu penting memperkuat pelibatan akademisi dan perguruan tinggi," tutur Fauzi.

Riswati, Direktur Eksekutif Flower Aceh menyebutkan adanya dampak positif dari pola kerja sama yang dibangun Unicef-Pemerintah Aceh dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi di Aceh.

"Kemitraan multipihak dalam menjalankan program penanganan masalah anak ini mendukung percepatan pencapaian tujuan program yang ditargetkan," ujarnya kepada Dialeksis.com, Jumat, (2/8/2019)

Ia menambahkan, LSM sebagai perpanjangan dari masyarakat sipil langsung terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program yang berbasis kebutuhan dan harapan riil masyarakat. Menurutnya, kerja bersama ini akan mendorong peningkatan kualitas koordinasi dan sinergisasi, kepercayaan, kapasitas kelembagaan dan pengakuan atas eksistensinya.

"Harapan kami kerja-kerja kolaboratif ini terus diperkuat, dan melibatkan lebih banyak pihak, sehingga prinsip dasar pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) "tidak seorangpun tertinggal (no one leave behind)" sebagai pedoman dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh dapat dijalankan untuk percepatan pemenuhan hak-hak anak," kata Riswati.

Perwakilan Dinas Kesehatan Aceh dr Abdul Fatah, MPPM mengingatkan akan pentingnya kontribusi dan kepemilikan terhadap program yang dijalankan bersama.

"Kualitas komunikasi, kerjasama, dan kepercayaan dalam menjalankan program bersama menjadi kunci keberhasilan, dan yang terpenting semua pihak harus pula memaksimalkan komitmen dan kontribusi serta rasa kepemilikian terhadap program yang dijalankan bersama ini. Kontribusi dapat diberikan dalam bentuk apapun yang dapat menstimulus keberhasilan program, tidak melulu terkait materi atau uang, bisa dalam bentuk pemikiran dan tenaga," sebutnya.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah pimpinan instansi pemerintah dari lintas sektor terkait, perguruan tinggi, dan LSM di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota ini berhasil merumuskan capaian, tantangan, dan pembelajaran dari refleksi implementasi program bersama terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh-UNICEF. Selain itu juga menghasilkan rumusan strategi intervensi yang mengadopsi visi pembangunan yang berwawasan kedepan untuk menjadi acuan bagi Unicef dalam penyusunan program 5 tahunan pada tahun 2021-2025. (im)