DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh telah membangun jalan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, menuju Lamno, Kabupaten Aceh Jaya.

Baru-baru ini ada temuan Polda Aceh terkait adanya praktik perambahan hutan dan penguasaan lahan ilegal di sepanjang kawasan pembangunan jalan Jantho-Lamno.

Menanggapi hal itu, Staf Legal Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HaKA), Fahmi mengatakan, berdasarkan pemantauan terhadap pembangunan jalan ini, pihaknya melihat efisiensi pembangunan tersebut masih lemah. 

Hal itu, kata dia, karena tidak sebanding antara pemanfaatan dan dampak yang akan ditimbulkan.

“Berdasarkan pemantauan kami, telah terjadi banyak kehilangan tutupan hutan di sekitar jalan lintas Lamno-Jantho, dan itu terjadi dalam kawasan hutan lindung,” kata Fahmi saat diwawancarai Dialeksis.com, Rabu (1/11/2023). 

Tentu, sambungnya, dengan kehilangan tutupan hutan ini pasti mengganggu ekosistem hutan yang ada. Ia menegaskan pembangunan jalan tersebut telah memutus wilayah jelajah berbagai satwa di sana. 

“Kalaupun jalan ini urgent untuk dibangun, maka pihak berwenang harus melakukan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya perambahan hutan, dan perlu dilakukan survei wilayah jelajah satwa tertentu serta membangun infrastruktur untuk jenis satwa,” jelasnya. 

Di samping itu, kata Fahmi, juga harus dipastikan bahwa penegakan hukum berjalan di sana.  

Sebelumnya, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengatakan, konektivitas langsung kedua wilayah itu akan memunculkan geliat ekonomi baru rakyat. Karena mempersingkat jarak dan membuka wilayah pusat ekonomi dan pertanian baru. 

Menurut Pj Bupati Aceh Besar itu, sejak lama Jantho hendak dijadikan sebagai titik transit untuk keluar masuk dari tiga titik yaitu Jantho-Panca, Jantho-Keumala (Pidie) dan Jantho-Lamno.

Ia menambahkan dengan adanya koneksi dari tiga titik tersebut, Jantho akan menjadi Kota Transit dan Kota Pendidikan, hingga menjadi titik pertumbuhan ekonomi sebab akan terbentuk koridor ekonomi dari Jantho menuju Lamno, Panca dan Keumala.