Direktur Cempege Institute, Khairuddin. [Foto: IST] 

DIALEKSIS.COM  | Bener Meriah - Pemerintah Aceh dianggap tidak serius membangun sarana dan prasarana Pendukung Musabaqah Tilawatil Qur’an di Kabupaten Bener Meriah. Pasalnya dipenghujung waktu pengerjaan sebagian pembangunan arena Musabaqah Tilawatil Qur’an tidak kunjung selesai.

Direktur Cempege Institute, Khairuddin mengatakan sejak awal dimulainya pembangunan arena MTQ di Kabupaten Bener Meriah sudah bermasalah. salah satunya, lamanya dimulainya waktu pengerjaan, kemudian kondisi di lapangan dihadapkan dengan cuaca yang tidak menentu seringnya terjadi hujan.

"Kita dengar kabar pembangunan arena MTQ ini telah diputus kontrak oleh Pemerintah Aceh karena sampai batas waktu kontrak selesai pengerjaan tidak kunjung selesai," ungkapnya.

Ia juga tidak tahu apakah kemudian ada kebijakan lain dari Pemerintah Aceh yang melonggarkan kebijakan pembangunan Arena MTQ di Kabupaten Bener Meriah, minsalnya ada addendum kembali atau kontraktor dibebankan dengan sistem denda. Setahunya pengerjaan itu telah dihentikan pengerjaannya.

"Hari ini, kita dengar pembangunan Gedung MTQ ini tetap berlanjut, padahal 31 Desember 2021 setahu kita kontrak pembangunan adalah batas waktu pengerjaan pembangunan Gedung MTQ," jelasnya.

Lanjutnya, melihat kondisi dan situasi di lapangan, Pemerintah Aceh tidak siap melakukan pembangunan infrastruktur MTQ di Kabupaten Bener Meriah, jikapun dipaksakan dikhawatirkan kualitas bangunan yang tidak terjamin.

Cempege Institute kembali mempertanyakan komitmen dan keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengawal pembangunan arena MTQ di Kabupaten Bener Meriah, terlebih kita duga kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut berasal dari Sumatera Utara. 

"Tentu hal ini menjadi catatan lebih kepada Pemerintah Aceh atas ketidakseriusan dalam membangun infrastruktur MTQ di Kabupaten Bener Meriah," tutupnya.