Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin kembali mengikuti evaluasi kinerja penjabat kepala daerah di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024). [Foto: Humas Pemko BNA]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin kembali mengikuti evaluasi kinerja penjabat kepala daerah di Inspektorat JenderalKemendagri RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Kali ini, Amiruddin memaparkan capaian kinerja triwulan kedua kepemimpinannya (Oktober-Desember 2023) di hadapan tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Turut mendampingi pj wali kota pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Setdako Banda Aceh Bachtiar, Asisten Administrasi Umum Faisal, Kepala Inspektorat Rita Pujiastuti, dan sejumlah Kepala OPD terkait.

Secara umum, ada 10 aspek/indikator prioritas dalam evaluasi kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh untuk triwulan kedua, yaitu aspek kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan penanganan pengangguran.

Menurut Amiruddin, evaluasi kinerja ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana program-program yang telah diimplementasikan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan Banda Aceh.

“Triwulan ini merupakan masa yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan peluang untuk kemajuan dan perbaikan. Kami telah bersama-sama bekerja keras dalam menghadapi berbagai dinamika yang mewarnai kehidupan masyarakat Banda Aceh,” ujarnya di hadapan tim penilai.

Pada aspek inflasi, sebut Amiruddin, Pemko Banda Aceh telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. 

“Pada Desember 2023, angka inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 1,5 persen year on year (yoy)," jelasnya.

Adapun upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. 

“Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi ke depan, kami akan terus menjaga sembilan langkah pengendalian inflasi daerah. Selain itu, akan dilakukan modifikasi program dan kegiatan pengendalian inflasi agar lebih tepat sasaran, menjangkau masyarakat miskin atau berada pada garis menengah ke bawah,” ujarnya.

Terkait BUMD, ia menyampaikan bahwa tidak ada BUMD yang dikategorikan sebagai tidak sehat di Banda Aceh. 

“Sebaliknya, Banda Aceh memiliki dua BUMD yang berkinerja sangat baik, yaitu Perusahaan Air Minum (Perumdam) Tirta Daroy dan Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muammalah," tuturnya.

Mengenai indikator perizinan, katanya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penanganan perizinan di Banda Aceh. 

“Sebanyak 1.057 izin telah berhasil diterbitkan. Kita juga berhasil menyelesaikan 10.491 perizinan pada 2023. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan perizinan di Banda Aceh," terangnya.

Kemudian, Pemko Banda Aceh telah menetapkan tiga kegiatan unggulan yang memprioritaskan percepatan pelayanan administrasi kependudukan. Ketiga kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi dengan instansi terkait dan memanfaatkan inovasi teknologi sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ketiga program unggulan dimaksud, yakni Sistem Informasi Data Pengantin (SIDATIN), Sidang Keliling bersama Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi (Pelita Hati).

Sebagai penutup, Pj Wali Kota Amiruddin menyampaikan komitmen untuk terus bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

“Evaluasi ini menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan langkah-langkah strategis ke depan,” ujarnya.

Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh OPD dan masyarakat Banda Aceh atas kinerja dan dukungan penuh selama ini.

“Pencapaian positif Banda Aceh hari ini tentu tak terlepas dari kerja keras segenap jajaran pemerintahan dan dukungan penuh masyarakat," pungkas Amiruddin.

Pemaparan kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh menuai banyak apresiasi dari tim evaluator. Salah satunya terkait kinerja keuangan. Kemendagri mengapresiasi kinerja keuangan Pemko Banda Aceh, baik mandatory spending yang semua tercapai maupun realisasi belanja yang mencapai 97 persen. Sementara untuk nasional masih di kisaran 87 persen

Apresiasi juga diberikan tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri karena LPJ Pj Wali Kota Banda Aceh untuk triwulan kedua hampir sempurna, meliputi 10 indikator prioritas, tiga kegiatan unggulan, pengelolaan TPA dengan baik, reformasi birokrasi sudah baik, dan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK-RI juga sangat baik dengan nilai 96,2. [*]