Ilustrasi UUPA. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang pemerintah Aceh (UUPA) saat ini sedang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Aceh terutama mengenai isu revisi undang-undang pemerintah aceh (UUPA) oleh pemerintah pusat. 

Kali ini Dialeksis.com, Rabu (25/5/2022), mencoba mewawancarai beberapa mahasiswa Aceh yang kuliah di Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar Raniry Banda Aceh. 

Dari penjelasan yang diberikan kepada Dialeksis.com. mereka mengharapkan pelaksanaan undang-undang pemerintah Aceh (UUPA) bisa terlaksana 100 persen. 

Faras (21), Mahasiswa Universitas Syiah Kuala mengatakan bahwa pelaksanaan UUPA di Aceh sudah terwujud. Namun pelaksanaannya masih belum maksimal. 

"Pelaksanaan UUPA di aceh sudah terwujud, kita bisa lihat dengan beberapa lembaga eksis yang ada di Aceh misalkan lembaga wali nanggroe dan sebagiannya dan termasuk dalam politik ada partai lokal. Kalau kita lihat pelaksanaan UUPA itu terwujud namun jika kita meninjau pelaksanaan UUPA tersebut 100 persen maka saya pribadi mengatakan tidak, sampai saat ini bagaimanapun keadaannya pelaksanaan uupa di aceh tidak sampai 100 persen," ujar Faras. 

Tambahnya, bahwa dirinya mempertanyakan mengenai revisi UUPA oleh pemerintah pusat. Padahal secara pelaksanaan penerapan UUPA di Aceh belum 100 persen. 

"Kalau misalkan dalam suatu undang-undang direvisi itu saya pribadi belum melihat konten revisi itu seperti apa mungkin jika untuk merevisi konteks uupa yang telah ada mungkin saya tidak setuju dalam artian konten yang ingin direvisi itu seperti apa. Saat ini pelaksanaan UUPA itu belum 100 persen kok sudah direvisi, padahal UUPA yang dihasilkan pasca MOU Helsinki itu pada dasarnya sudah final demi kemaslahatan bersama baik untuk kondisi Aceh dan Indonesia makanya jika ada narasi atau inisiasi untuk merevisi saya kira tidak sependapat," tambahnya. 

Lanjutnya, dia berharap kepada internal Aceh untuk bersama- sama membangun Aceh demi kemaslahatan dan masa depan Aceh. 

"Yang pertama dari segi internal Aceh, elit politik Aceh harus ada bahwa Aceh ini harus ada marwah dari sisi marwah politik dan marwah secara historis jangan sampai hal-hal peristiwa yang telah kita alami yang timelinenya ujungnya sia-sia tapi walaupun saya menyadari ada faktor x yang menghambat untuk menerapkan uup sampai 100 persen di Aceh," pungkasnya. 

Kemudian Fathur (21), Mahasiswa UIN Ar raniry Banda Aceh mengira UUPA ini dalam konteks agama terutama di sektor dayah. 

"Dari pelaksanaan UUPA di Aceh kalau kita lihat belum 100 persen. Karena masih banyak kalau kita kita lihat dari sektor dayah gak semua dana tersalurkan ke dayah kecil dari badan dayah aceh. Banyak dayah kecil harus turun jalan santrinya untuk meminta sumbangan," ujar Fathur. 

Dia berharap agar pemerintah aceh terutama Badan Dayah Aceh agar terus memberikan perhatian kepada Dayah yang ada di Aceh. 

"Kalau di Aceh kan lebih ke darahnya kita Harus kedepankan dayah dulu karen masa depan Aceh itu dipegang oleh orang dayah. Kalau dayah nya rusak maka masa depan Aceh akan rusak," pungkasnya. (NH)