Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Muhammad Khaidir, S.H. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Muhammad Khaidir, S.H menilai terkait dengan penentuan Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS) merupakan kewenangan Gubernur Aceh dalam hal ini PJ Ahmad Marzuki selaku pemegang saham pengendali. 

Khaidir menegaskan pernyataan dan permohonan dari Anggota DPR RI dan DPD asal Aceh dalam hal ini FORBES ikut mengintervensi dalam hal penentuan Dirut BAS adalah dari kalangan Internal.

"Ini terkesan prematur dan tendensiun, kalau memang menginginkan yang terbaik bukan menyerang gubernur Aceh, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada PSP untuk di tetapkan sebagai Direktur BAS," tegasnya.

Terpenting menurut Khaidir jangan lihat darimana asalnya, kalaupun memang untuk yang terbaik bagi Bank Aceh Syariah dalam memberikan pelayanan terbaik, prima, meningkatkan pendapat atau income terhadap bank itu sendiri. Orang luar pun bisa menjabat asal mampu melakukan hal itu semua. 

"Jadi, tidak harus orang internal, apalagi menyertakan argumen tidak akan mendapatkan dukungan dari dalam, jika Pemegang Saham Pengendali (PSP) memilih orang luar sebagai Dirut BAS," jelasnya lagi.

Ia lanjut jelaskan, bukankah secara fakta Pj Gubernur Aceh saat ini juga bukan putra Aceh terbukti mampu mendapatkan dukungan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan DPR Aceh. Bahkan nyaris tidak terjadi lagi pertentangan politik antara eksekutif dan legislatif. 

"Jadi, logika calon dari luar tidak memahami dan akan sulit mendapat dukungan dari internal bisa terbantah," terangnya. 

Dengan begitu, menurut Khaidir semakin terang bahwa riuh gemuruh dalam suksesi Dirut Bank Aceh Syariah lebih terindikasi upaya untuk mempengaruhi PSP agar Dewan Komisaris segera diganti. Dengan demikian dapat memuluskan agenda mengusulkan putra mahkota sebagai calon Dirut BAS. 

“Jadi, menuduh pihak lain berkepentingan agar dapat memasukkan kepentingan diri/pihak sendiri,” sebutnya menduga.