Jamaludin, Wakil Ketua LAKI DPC Aceh Timur. (Foto: Ist.)

DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Organisasi Masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mengajak masyarakat untuk mengawal terus anggaran negara dalam hal pemberantasan korupsi di Aceh Timur.

Hal ini disampaikan oleh Jamaludin, Wakil Ketua LAKI DPC Aceh Timur, Sabtu (8/6/2019) dalam rilisnya kepada media Dialeksis.com.

"LSM, organisasi masyarakat dan organisasi jurnalis harus mendorong dan mengawal terus dana negara Kabupaten Aceh Timur untuk mendukung penuh tindak pidana korupsi," kata Jamaludin.

Menurut dia, organisasi masyarakat perlu mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan keterbukaan informasi terkait informasi yang dibutuhkan oleh publik karena keterbukaan dan transparansi sangat penting untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan partisipasi publik dan bebas dari korupsi.

"Keterbukaan itu sangat penting karena kekuasaan yang absolut itu cenderung korup dan rakyat adalah kunci demokrasi, sehingga dengan adanya keterbukaan maka dapat dibuka akses informasi seluas-luasnya dengan melibatkan partisipasi rakyat," imbuhnya.

Melihat fenomena di Aceh Timur, akses informasi perlu diperbaiki dan diharapkan organisasi masyarakat juga dapat membaca APBD secara detail untuk mengevaluasi program pemerintah.

"LSM memang harus berperan seperti itu dan diperlukan LSM yang melakukan kolaborasi dengan pemerintah, sehingga antara LSM yang satu dengan yang lain harus punya peran masing-masing, baik yang kontra maupun kolaborasi dengan pemerintah," ujarnya.

Jamaludin menambahkan, salah satu program kerja LAKI yaitu pembinaan jaringan antikorupsi, pembinaan jaringan partisipatif dalam mengawal keterbukaan pemerintah, sehingga program tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatoris. (rel)