.jpeg)
Kondisi pesisir Aceh Utara tepatnya di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon pasca banjir bandang Aceh November 2025. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga pendampingan hukum Sumatera Environmental Initiative (SEI) menilai dampak banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025 lalu tidak hanya dirasakan wilayah pegunungan dan aliran sungai, tetapi juga menghantam kawasan pesisir dan nelayan secara serius.
Peneliti Kebijakan Perairan Laut Aceh dari SEI, Crisna Akbar, mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah kawasan pesisir terdampak, termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya dan pesisir Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara.
“Awalnya pesisir berada di luar ekspektasi kami sebagai wilayah terdampak parah. Namun setelah turun langsung ke lapangan, justru kawasan pesisir mengalami dampak yang sangat serius,” kata Crisna kepada Dialeksis.com, Kamis, 15 Januari 2026.
Di TPI Meureudu, Crisna menyebut sekitar 80 persen warga bekerja sebagai nelayan dan awak kapal perikanan. Banjir bandang menyebabkan banyak kapal nelayan rusak, terbalik, tertimbun lumpur, bahkan tidak bisa lagi digunakan melaut.
“Sudah lebih dari satu bulan pascabanjir, sebagian besar nelayan belum bisa kembali melaut. Mereka masih fokus membersihkan rumah yang tertimbun lumpur tebal,” ujarnya.
Selain kehilangan alat produksi, nelayan pesisir juga menghadapi krisis air bersih. Crisna menyebut masyarakat di TPI Meureudu dipastikan tidak memiliki akses air bersih setidaknya hingga satu tahun ke depan.
Saat ini, warga hanya bergantung pada bantuan air bersih yang datang tiga hari sekali atau memanfaatkan fasilitas masjid terdekat untuk mandi dan mencuci.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Hari ini, bahkan air yang tidak terlalu bersih pun mereka tidak punya,” tegasnya.
SEI bersama relawan kemudian berinisiatif membangun sumur galian darurat di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan Meureudu sebagai langkah minimal pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Dampak banjir juga meluas ke sektor pendidikan. Banyak anak nelayan terpaksa tidak bersekolah karena rumah mereka rusak parah, buku dan perlengkapan sekolah hilang atau rusak, serta kondisi rumah yang sudah tidak layak huni.
“Secara visual rumah terlihat masih berdiri, tapi ketika masuk ke dalam, kondisinya sudah tidak layak ditempati,” jelas Crisna.
SEI juga menemukan fenomena munculnya muara dan sungai baru di kawasan pesisir Aceh Utara akibat banjir bandang. Sejumlah permukiman warga tergerus dan berubah menjadi alur sungai, memutus akses jalan dan mengisolasi beberapa wilayah.
Menurut Crisna, pesisir kerap luput dari perhatian pemerintah karena dianggap tidak terlalu parah dan tidak viral di media. Padahal, dampak yang dirasakan nelayan di pesisir justru berlapis, mulai dari banjir, abrasi, hingga kerentanan ekonomi.
“Pesisir ini dampaknya bisa dua kali lipat. Mereka jauh dari sumber banjir, tapi menerima imbas paling akhir dan paling berat,” katanya.
Ia menilai banjir bandang yang meluas hingga pesisir merupakan bukti carut-marut tata kelola lingkungan, mulai dari kerusakan hulu, eksploitasi sumber daya alam, hingga lemahnya pengawasan perizinan.
“Kerusakan di hulu pasti berdampak ke hilir dan pesisir. Tidak pernah ada air laut naik ke gunung, tapi air gunung bisa menenggelamkan pesisir,” tegas Crisna.
SEI mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan pendataan terpilah terhadap nelayan terdampak, termasuk kerusakan rumah, alat tangkap, dan kehilangan pendapatan. Ia juga mempertanyakan peran dinas dan UPTD yang hingga kini belum memiliki data konkret.
Selain itu, Crisna mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin eksploitasi sumber daya alam, serta penegakan kewajiban korporasi dalam membayar dana pemulihan ekosistem sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
“Aceh tidak kekurangan sumber dana, yang kurang adalah kemauan dan tata kelola yang jujur serta berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup dengan kunjungan pejabat atau pembangunan akses jalan semata, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar warga pesisir, khususnya nelayan.
“Tanpa perbaikan tata kelola lingkungan dan keberpihakan nyata kepada nelayan, bencana ekologis seperti ini akan terus berulang,” pungkas Crisna.
Sebelumnya
