[Foto: Dialeksis/Fajri Bugak]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Bupati Bireuen Dr. Muzakkar A Gani SH.,M.Si melalui surat Nomor : 466/443, Perihal Partisipasi untuk Kegiatan Qurban Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2022.

Surat tersebut menuai penolakan dari sejumlah ASN Pemkab Bireuen. Penolakan tersebut disebabkan selain patokan uang yang terkesan sangat besar, juga terkesan ada paksaan sehingga pahala sedekah jadi berkurang.

Bupati Bireuen Muzakkar A Gani melalui surat tersebut meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon II, III dan IV yang menduduki jabatan UPTD Dinas untuk wajib menjadi peserta Qurban Hari Raya Idul Adha 1443 H yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2022 mendatang.

Dalam surat tersebut Muzakkar meminta Satu kelompok/hewan Qurban terdiri 7 orang ASN dimana setiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp 3000.000 juta/peserta.

Kabag Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Bireuen Tarmizi dikonfirmasi Dialeksis.com membenarkan bahwa surat tersebut surat yang dikeluarkan langsung oleh Bupati Bireuen Muzakkar A Gani. "Nantinya uang yang dikumpul akan dibeli hewan Qurban. Hewan Qurban ini akan dibagikan kepada Gampong-Gampong di 17 Kecamatan," kata Tarmizi.

Sejumlah ASN Pemkab Bireuen yang ditanyai Dialeksis.com terkait surat Bupati Bireuen Muzakkar A Gani perihal Partisipasi untuk Kegiatan Qurban tersebut, mengatakan patokan uang Rp 3 Juta/Peserta untuk ASN Eselon II, III dan IV yang menduduki jabatan UPTD Dinas sangat memberatkan dan patokan uang tersebut terlalu besar.

"Kalau Rp 3 Juta/peserta. Kami rasa sangat besar uang yang diminta. Coba kita hitung sekarang mulai tingkat kantor Camat Kecamatan berapa banyak uang yang terkumpul. Belum lagi lingkup jajaran SKPD," kata salah seorang ASN Pemkab Bireuen yang tidak mau ditulis namanya, Kamis, (2/6/2022) kepada Dialeksis.com.

ASN tersebut berharap surat Bupati Bireuen tersebut dapat ditinjau kembali dengan mengedepankan keadaan dilapangan maupun kondisi ekonomi saat ini. "Kalau dinas besar banyak mengelola anggaran boleh jadi ini tidak ada problem. Tetapi kalau dinas yang tidak mengelola kegiatan maupun anggaran yang besar. Tentu ini akan menjadi persoalan sangat memberatkan," tutup ASN tersebut. (Fajri Bugak).