[Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Bupati Aceh Tamiang Mursil menegaskan bahwa Pesantren di Aceh tamiang bukanlah sarang terorisme.

“Jika ada satu atau dua pesantren yang menyimpang itu adalah orang-orang atau oknum guru yang menyusup ke pesantren. Pesantrennya sendiri tidak ada masalah,” tegasnya.

Ia menghimbau masyarakatnya agar tidak takut memasukan anaknya belajar agama di pesantren/dayah pasca adanya penangkapan sejumlah guru yang terindikasi terlibat jaringan terorisme JI.

Sehari sebelumnya, pada Rabu (27/7/2022) Mursil mengatakan bahwa pemerintah Aceh tamiang telah menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan Densus 88 membahas pencegahan ajaran paham radikalisme masuk ke pesantren.

Selama tiga hari berturut-turut utusan Densus 88 juga sudah duduk bersama instansi terkait dan lembaga agama yang dikoordinir Kemenag Aceh Tamiang termasuk mengumpulkan seluruh pimpinan pondok pesantren untuk dilakukan pembinaan.

Ia menyebutkan mereka yang ditangkap secara personel menyusup masuk ke pesantren dengan cara berkamuflase.
 

Selama ini berdasarkan laporan dari pengurus MPU Aceh Tamiang pemda juga sudah mengendus keberadaan aliran berbeda disebuah pesantren. Namun pemda tidak menganggap bahwa itu suatu aliran ekstrimis dan radikal.

Diketahui, Bupati Aceh Tamiang memerintahkan camat dengan datoknya harus betul-betuk memastikan bahwa kampong-kampung dalam wilayah kekuasaanya itu aman dari aliran-aliran atau paham ekstrimis.

“Jika ada kelainan segera laporkan ke tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

"Densus 88 akan melakukan pencegahan sejak dini supaya nanti lebih cepat tau jagan sampai aliran radikal terlanjur berkembang. Komitmen dari Densus 88 mereka lama di sini (Aceh Tamiang), akan terus membina guru dan santri dengan masuk di dayah-dayah akan membentuk kampung tangguh bersinergi dengan pemerintah daerah," ungkap Bupati Mursil.

Namun Mursil menyatakan yang sulit dimonitor adalah terkait donasi yang masuk ke pesantren/dayah. Persoalannya dayah-dayah tersebut mendapat bantuan di luar kontrol pemda.

Kemudian, Ia menyebutkan bahwa meminta agar Polda Aceh dan Pangdam IM untuk membuat sebuah regulasi di Aceh sehingga anggaran yang masuk dari pihak ketiga ke pesantren-pesantren agar bisa diaudit. (Antara)