DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga anti korupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyebutkan, komitmen fee proyek masih berlaku di Provinsi Aceh dan hampir setiap daerah terjadi.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian mengatakan, sampai saat sekarang ini pemerintah belum ada langkah dan upaya untuk melakukan proses pencegahan. Meskipun secara teknologi sudah ada e-Procurement dan E-katalog, tidak menjadi komitmen fee terhentikan.

“Hal ini sudah semacam politik balas jasa, ibaratnya saya kasih ke kamu ini dan kamu kasih apa ke saya. Meskipun semuanya telah melakukan aplikasi secara online, tapi masih saja tetapa ada,” ujar Alfian kepada dialeksis.com, Minggu (4/7/2021).

Alfian menambahkan, salah satu indikator masalnya wilayah yang dia pimpin adalah bebas korupsi, maka orang sulit percaya dan apa idikator yang telah dilakukan untuk menghentikan fee proyek tersebut.

“Maka tidak ada terobosan apa pun yang bisa menghalangi fee proyek itu dan saya pikir hampir di seluruh Aceh terjadi,” tutur Alfian.