Koordinator MaTA Alfian. [Foto: Dialeksis/Nora]

Atas fakta-fakta di atas, terhadap mangkraknya pembangunan tersebut, maka Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta secara tegas Kementerian PUPR RI, untuk segera menyelesaikan kelanjutan pembagunan tersebut, mengingat penerima mafaat atas rehabilitasi bendungan Krueng Pasee dan pembagunan gedung atau rumah susun di empat titik tersebut untuk segera diberi kepastian penyelesaiannya.

Kedua, MaTA meminta Kementerian PURP RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem dan manajeman atas keberadaan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2K) yang di Aceh saat ini.

Karena mareka merupakan pihak yang dinilai bertangung jawab atas mangkraknya pembangunan yang bersumber APBN saat ini, dimana rekanan sebagai pelaksana merupakan atas kewenangan BP2K yang telah mareka pilih.

Ketiga, Kementerian PURP RI, perlu memastikan terhadap volume yang telah di bangun sesuai dengan volume kontrak, kepatian volume perlu kiranya di lakukan audit fisik atas pembangunan yang telah di bangun sehingga tidak bermasalah hukum dikemudian hari.

Dimana pihaknya mendapat kabar, terjadi perubahan gambar pada perencanaan awal dan begitu juga terjadi pengunduran tim PPK pada pembangunan tersebut.

Terakhir, bagi penerima mafaat atas pembangunan tersebut diharapkan untuk tetap melakukan pengawasan dan MaTA konsisten dalam mendorong tata kelola sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik tanpa terjadinya komitmen fee sehingga melahirkan pembangunan yang berkualitas dan tidak terjadinya potensi korupsi. (Nor)