DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Nasruddin atau yang lebih dikenal dengan Nyak Dhien Gajah, mengkritisi keras pengadaan barang oleh Badan Pengelolaan dan Keuangan Aceh (BPKA). 

Ia menilai proses pengadaan tersebut penuh dengan pemborosan anggaran, tidak tepat sasaran, dan membuka peluang terjadinya tindak korupsi.

"Ini sangat tidak sesuai kebutuhan. Anggarannya dilambungkan jauh dari yang seharusnya. Pengadaan ini terkesan hanya untuk memenuhi kepentingan oknum tertentu, bukan untuk rakyat Aceh," tegas Nyak Dhien.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (sirupLKPP) yang dilansir media dialeksis.com, Rabu (18/12/2024), sejumlah pengadaan kendaraan dinas menjadi sorotan. 

Dalam hal ini, Pengadaan kendaraan dinas operasional perorangan (2000 cc, penggerak roda) senilai Rp 620.100.000, Pengadaan kendaraan dinas roda 4 operasional dinas: Rp 572.800.000, Pengadaan kendaraan operasional (Double Cabin): Rp 573.800.000, Pengadaan kendaraan dinas operasional (2.8): Rp 1.260.000.000.

Dengan total anggaran yang mencapai miliaran rupiah, Nyak Dhien menyebut alokasi tersebut sangat tidak mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat Aceh, terutama di tengah kondisi ekonomi daerah yang masih sulit.

Nyak Dhien menilai bahwa proses pengadaan ini tidak transparan dan cenderung mengabaikan asas kehati-hatian. Ia mendesak agar BPKA memberikan penjelasan rinci terkait peruntukan anggaran tersebut. 

"Publik berhak tahu, untuk apa semua ini? Apakah kendaraan dinas ini benar-benar dibutuhkan, atau hanya upaya untuk menghabiskan anggaran sebelum tahun berakhir?" tambahnya.

Menurutnya, mark-up harga yang terjadi sangat mencurigakan. Ia bahkan meminta penegak hukum untuk turun tangan dan mengaudit pengadaan ini. 

"Ada potensi besar korupsi dalam pengadaan ini. Kita tidak boleh diam. Ini uang rakyat, bukan milik pribadi pejabat," ujar Nyak Dhien.

Nyak Dhien menyayangkan sikap pemerintah yang lebih mementingkan kenyamanan pejabat dibanding kebutuhan rakyat.

"Ketika rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, pemerintah malah sibuk memanjakan diri sendiri dengan mobil-mobil mewah. Ini tidak bisa dibiarkan," ungkapnya.

Untuk itu, Nyak Dhien menyerukan adanya investigasi independen terhadap BPKA, guna memastikan bahwa anggaran daerah dikelola dengan transparan dan akuntabel. 

"Saya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut turun tangan. Kita tidak ingin Aceh kembali menjadi sorotan nasional karena skandal korupsi," pungkasnya. [nh]