Mahasiswa Aceh Desak Pemerintah Percepat Rekonstruksi Sekolah Pascabencana

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (BEM FKIP USK) 2026, Alwin Syabandi, mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera mempercepat rekonstruksi sekolah yang terdampak banjir di berbagai wilayah Aceh.

Menurut Alwin, hingga saat ini sektor pendidikan di Aceh masih menghadapi berbagai persoalan serius pascabencana.

Banyak sekolah disebut belum pulih sepenuhnya, sementara ribuan siswa masih belajar dalam kondisi yang jauh dari layak.

“Bencana banjir bukan hanya merusak rumah masyarakat dan infrastruktur umum, tetapi juga menghantam ruang-ruang pendidikan yang menjadi tempat lahirnya masa depan generasi Aceh,” kata Alwin kepada media dialeksis.com, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut banyak sekolah masih menggunakan ruang belajar darurat, tenda sementara, hingga bangunan pinjaman untuk menjalankan aktivitas belajar mengajar.

Selain itu, fasilitas pendidikan seperti meja, kursi, buku pelajaran, dan sarana penunjang lainnya juga banyak yang rusak akibat banjir.

“Pemulihan pendidikan tidak cukup hanya dinyatakan aktif kembali di atas laporan formal pemerintah. Pemulihan yang sesungguhnya adalah ketika seluruh siswa dapat kembali belajar di ruang yang aman dan fasilitas yang layak,” ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah, lebih dari 3.000 fasilitas pendidikan di Aceh terdampak banjir dan longsor dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari ringan hingga berat.

Alwin menilai lambatnya pemulihan pendidikan menjadi persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa. Ia meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Di sisi lain, ia juga menyoroti kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 16,87 persen melalui Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2026 yang disebut sebagai langkah percepatan pemulihan Aceh pascabencana.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga telah mengajukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada pemerintah pusat dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp153,3 triliun.

Namun demikian, menurut Alwin, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh dunia pendidikan di lapangan.

“Realitas pendidikan Aceh masih memprihatinkan. Banyak sekolah belum direhabilitasi maksimal, ruang kelas rusak belum seluruhnya diperbaiki, dan sebagian siswa masih belajar di fasilitas darurat,” katanya.

Alwin turut menyinggung Surat Edaran Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang dinilai memunculkan keresahan di kalangan tenaga pendidik honorer dan calon guru.

Menurutnya, kondisi itu menjadi semakin kompleks karena banyak sekolah di daerah terdampak bencana masih sangat bergantung pada keberadaan guru non-ASN untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar.

“Ketika kebijakan nasional menghadirkan ketidakpastian terhadap tenaga pendidik non-ASN, sementara daerah sedang menghadapi keterbatasan pascabencana, maka yang terancam bukan hanya stabilitas tenaga pendidikan, tetapi juga hak belajar peserta didik,” ujarnya.

Ia menegaskan anak-anak Aceh tidak boleh terlalu lama belajar di tengah fasilitas rusak dan ketidakpastian sistem pendidikan. Pemerintah, kata dia, harus segera memastikan seluruh sekolah terdampak dapat direhabilitasi secara maksimal.

“Pendidikan adalah fondasi masa depan Aceh. Ketika sekolah belum benar-benar pulih, guru masih berada dalam ketidakpastian, dan siswa masih belajar dalam keterbatasan, maka sesungguhnya Aceh juga belum sepenuhnya bangkit,” pungkasnya. [nh]