Pj Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si, MA melantik dan mengambil sumpah Komisi Independen Pemilihan (KIP) 2023-2028, Sabtu (29/7/2023). [Foto: Humas Pemko Lhokseumawe]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si, MA melantik dan mengambil sumpah Komisi Independen Pemilihan (KIP) 2023-2028, Sabtu (29/7/2023). 

Anggota KIP Kota Lhokseumawe periode 2023 - 2028 yang dilantik hari ini, yaitu T. Marbawi, Abdul HakimSE. MSM., Armiadi M.Pd., Zainal Bakri S.Sos M.Kom.I, dan Indrawan Eka Putra SE.

”KIP yang terpilih harus dilantik sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga ada acuan untuk melaksanakan tugas mereka dari 2023 sampai 2028 nantinya," ucap Imran seraya memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Komisi A sebagai panitia KIP Kota Lhokseumawe. 

KIP adalah satu-satunya komisi independen pemilihan, artinya sejak awal aceh komitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) secara independen.

"Ini juga bukti dan transparansi keterbukaan kepada publik untuk menilai. Pemko tidak ada cawe-cawe untuk menentukan siapa yang terpilih untuk menjadi komisioner," tegas Pj Walikota.

Ia juga menegaskan, dirinya tidak ikut berpolitik dan juga tidak punya anak emas atau anak mahkota dalam hal ini.

"Tidak ada anak emas atau anak mahkota Pj Walikota, dan saya juga tidak ada niat berpolitik atau naik pilkada 2024. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak ada niat untuk ikut caleg atau bacawali (Bakal Calon Walikota) 2024,” tekannya.

”Tugas saya di periode kedua ini tetap sama seperti pertama saya datang ke sini. Kalau ada pihak yang melibatkan saya untuk mencari popularitas sudah cukuplah, saya hanya minta untuk dikawal itu pelaksanaan Pemilu 2024 tetap aman, lancar, sukses bermartabat, adil dan transparan, tanpa accident apapun,” harap Pj Walikota. 

Imran berpesan agar yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik, berpegangan pada undang-undang yang berlaku, dan sinergi Pemko dengan penyelenggara yaitu KIP serta Badan Pengawas Pemilihan (Banwaslih) bisa berjalan baik dan komunikasi tetap terjaga sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan Kota Lhokseumawe.

"Sinergi dan Komunikasi yang baik bukan berarti intervensi, karena Pemko telah menerima arahan jelas untuk terus mendukung KIP dalam menjalankan tugas dan fungsi," pungkasnya. [*]