DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus menggencarkan sosialisasi penolakan politik uang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tokoh agama turut digandeng untuk mengedukasi masyarakat.

"Tokoh Agama, misalnya, bisa sisipkan pendekatan nilai agama dengan korupsi pada saat berdakwah di tengah masyarakat," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).

Wawan menjelaskan menggandeng tokoh agama dinilai penting untuk pendekatan ke masyarakat. Sejumlah pemuka agama di kalangan masyarakat juga diajak.

"Pun demikian dengan Tokoh Masyarakat yang dijadikan panutan oleh masyarakat bisa memberikan edukasi pentingnya menjaga nilai-nilai integritas dengan menerapkan nilai antikorupsi," ucap Wawan.

Wawan meyakini bantuan dari mereka bisa membuat bagi-bagi uang dalam serangan fajar ditolak masyarakat. Dengan begitu, demokrasi dalam Pemilu 2024 bakal bersih.

"Karena itu, hadirnya tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh lainnya yang hadir di sini punya peranan penting cegah korupsi," ujar Wawan.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta masyarakat mengikuti anjuran KPK dalam menolak politik uang. Sebab, kata dia, pemberian tidak akan sebanding dengan kebijakan yang dibangun nanti.

"Kita akan memasuki tahun politik dan Pilkada secara serempak pada tahun 2024. Saya sampaikan, kampanye Hajar Serangan Fajar agar terus digaungkan supaya pesta demokrasi kita tidak kehilangan ruh demokrasi itu sendiri," tutur Rohidin.