DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait anggaran tinggal menunggu secara resmi dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Rapat yang diadakan di ruang rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama KesbangPol, BPKA, Biro Hukum, Biro Tapem, pada Rabu pukul 14.00-16.00 WIB terkait anggaran pilkada Aceh pasca penetapan tahapan oleh KIP Aceh.

Muhammad Yunus selaku ketua komisi I DPRA menyampaikan, kita ingin jalan bersama antara legislatif dengan eksekutif supaya dalam koordinasi Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPRA komisi II kita harus jalan bersama dengan pihak eksekutif. 

"Tahapan itu baru kita mulai awal April dan tadi mereka mengatakan kepada kita ketika KIP masuk kepada tahapan, mereka sudah menyiapkan anggaran,dan kita juga akan mendesak mereka supaya mengganggarkan anggaran sesuai dengan Undang-Undang pemerintah Aceh," ucapnya saat diwawancari rekan media, Rabu (27/12021).

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, sesuai dengan kesepakatan kita sejak dari awal bahwa pilkada Aceh akan dilaksanakan 2022 dan KIP Aceh juga sebagai penyelenggara sudah menyelesaikan tahapan dan jadwal terkait pilkada 2020 yang kemungkinan nanti akan dimulai dari bulan April .

"Sekarang, tinggal kita diskusikan dengan tim pemerintah Aceh adalah terkait kebutuhan anggaran, tinggal kita menunggu secara resmi nanti KIP akan menyampaikan kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada sesuai dengan tahapan yang ada, dan nanti teknisnya akan ada naskah perjanjian hibah Aceh gitu dalam usul pelaksanaan pilkada," ujarnya.

"Tadi kita juga udah dapat konfirmasi dari tim pemerintah Aceh termasuk dari kepala keuangan tidak ada persoalan dengan anggaran gitu, hanya tinggal teknisnya aja, namun demikian kita juga akan mengagendakan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri dan KPU terkait dengan pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2022," tutupnya.