Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akhir-akhir ini, tim gabungan Detasemen Intelijen Kodam IM berhasil mengungkap jaringan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengamankan seorang terduga pelaku bagian dari sindikat TPPO etnis Rohingya di wilayah Aceh Tamiang. 

Terduga pelaku tersebut berinisial MN, seorang warga lokal di Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

MN bertugas sebagai penjemput Rohingya yang kabur dari Kota Lhokseumawe untuk dibawa ke Sumatera Utara dengan imbalan sebesar Rp1 juta per orang dan diberi biaya kendaraan penjemputan sebesar Rp7 juta.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengaku prihatin dengan keterlibatan warga lokal atau masyarakat Aceh dalam tindakan penyelundupan Rohingya.

Menurutnya, harus ada kepastian hukum bagi pelaku penyelundup Rohingya. Ia juga meminta pemerintah menutup celah rapat-rapat supaya tidak ada oknum yang bisa bermain di peristiwa kedatangan Rohingya tersebut.

“Dalam 25 kali kedatangan pengungsi Rohingya, kita menanganinya dengan cara yang berbeda-beda. Celah-celah aturan hukum itu membuat ada peluang dalam tindak pidana penyelundupan orang,” kata Azharul Husna kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Senin (30/1/2023).

Dikarenakan sudah tertangkapnya pelaku human trafficking, Koordinator KontraS Aceh itu meminta pemerintah untuk segera membentuk satgas dan pengaturan terkait pengungsi Rohingya.

“Inilah pentingnya ada Satgas dan aturan yang komprehensif terkait penanganan pengungsi luar negeri,” pungkasnya.(Akh)