Pengamat sosial dan politik dari Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat sosial dan politik dari Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung menegaskan bahwa singkronisasi penyebutan pariwisata dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh dengan menggunakan data global masih tidak bisa diterima. 

Ia mengatakan, sebaiknya diskursus yang membicarakan soal pariwisata Aceh dapat mengurangi angka kemiskinan harus merujuk pada data provinsi Aceh dengan melihat trend peningkatan kunjungan wisatawan, berapa pertumbuhan sektor produktif dan UMKM pariwisata, lapangan kerja dan tenaga kerja yang terserap, serta berapa persen kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh.

“Harusnya dilihat, apakah signifikan jika dikomparasikan dengan daerah lainnya di Indonesia? Apakah sepadan dengan potensi yang ada, dan bagaimana dengan investasi APBA yang terus dikucurkan untuk membangun sektor pariwisata di Aceh. Mestinya data-data seperti itu yang harus ditunjukkan untuk mendukung klaim pariwisata mampu entaskan kemiskinan di Aceh,” ujar Usman Lamreung kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Kamis (25/8/2022).

Di samping itu, Usman juga membenarkan jika dalam skup perekonomian nasional dan dunia memang benar pariwisata mampu entaskan kemiskinan, tapi dalam konteks Aceh masih tertinggal jauh.

Dengan demikian, Usman menegaskan, klaim tanpa data kebenarannya masih diragukan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, ia juga menyorot soal kegagalan investasi UEA di Pulau Banyak, Aceh yang tidak masuk dalam pengembangan sepuluh Bali baru destinasi wisata. Provinsi Aceh juga belum menjadi destinasi wisata strategis nasional, belum ada yang bestatus KEK Pariwisata padahal sudah dibuka krannya oleh Pemerintah pusat, dan juga potensinya juga tidak kalah dibandingkan daerah-daerah lain.

“Secara umum sampai saat ini, pariwisata Aceh masih jauh tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia,” pungkasnya.(Akh)