Walaupun begitu, Nasir menyampaikan, bahwa tidak menutup peluang kepada setiap orang untuk kritis kepada siapapun. “Itu memang haknya setiap orang, LSM, aktivis, itu sudah menjadi haknya mereka. Namun disini anehnya, mereka ini seperti berkelompok dengan komunitas yang besar dengan nama lembaga yang berbeda,” sebutnya.

Sangat ironis lagi, kata Nasir, Pj Walikota Banda Aceh yang baru beberapa bulan menjabat namun sudah diminta untuk segera diganti atau dilengserkan. “Dalam hal ini jadi pertanyaan, bagaimana indikator mereka untuk mengukur seseorang?,” tukasnya. 

Apakah wartawan tidak boleh menerima rilis tersebut? Dia mengatakan, ya boleh-boleh saja. Namun, ia mengingatkan bahwa rilis itu bukanlah sebuah berita.

Lanjutnya, Ia menjelaskan, masih ada langkah-langkah berikutnya yang harus disempurnakan dan harus dilengkapi. “Bahkan juga mengkonfirmasi kepada ‘Sasaran tembak dalam rilis tersebut atau yang dituju’ agar menjadi sebuah berita baik. Jadi jangan hanya ‘copy-paste’, dan bisa saja mengakibatkan kekacauan,” jelasnya.