DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setiap tahun, pada 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Karena itulah upacara kenegaraan secara militer maupun sipil diselenggarakan oleh setiap lembaga negara, yang intinya merayakan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Aceh, T.Juliansyah Darwin mengatakan hari Kesaktian pancasila sebagai pengingat yang harus melekat dalam diri setiap warga negara Indonesia. Bangsa ini pernah hampir berhasil dirampas oleh segelintir orang licik yang ingin merubah paham dalam bernegara.

"Sebagai anak bangsa terutama yang sudah lebih berumur, harus menjadikan diri semacam guru anak-anak bangsa ini dan memberikan pengertian agar kejadian serupa kedepan tidak terulang," jelasnya kepada Dialeksis.com, Jumat (1/10/2021). 

Juliansyah menjelaskan, cara mengimplementasikan terhadap nilai pancasila itu sendiri sehingga unsur-unsur atau anasir ideologi itu tidak bisa masuk ke negara ini tentunya ini penting peran semua pihak. 

Saat ini, masih beberapa penyelenggara negara yang sepertinya ikut berbangga hati menjadi bagian dari keluarga besar PKI, sehingga pernah terbit buku "Aku Bangga Menjadi Anak PKI", ini mereka juga memberi dampak dikarenakan mereka adalah public figure, dari kalangan masyarakat sebenarnya ini sudah beberapa kali ditepis tetapi mungkin kurang tegasnya sikap pemerintah lalu memperlambat tersampaikannya cara bangsa ini mempertahankan diri kedepan.

"Saya kira nilai-nilai pancasila harus ditanamkan kembali seperti diketahui saat ini kurikulum di sekolah juga sudah dihapus, PPKN juga sudah tidak menarik diganti dengan kurikulum lain. Ini juga menjadi masalah, kebijakan ini lahir ini di pusat, saya kira butuh sinergitas yang lebih baik kedepan untuk mengembalikan marwah dan mengaplikasikan nilai pancasila," jelasnya. 

Selama ini, dalam TAP MPR masih ada aturan yang melarang paham komunisme secara mutlak, ini menjadi tugas pemerintah untuk menjaga bahwa paham itu memang tidak boleh dibiarkan apalagi berkembang.

"Kalau masih ada pihak yang menggunakan jargon itu mencoba membesarkan walaupun dibawah tanah, saya kira perlu diberantas, kecuali mereka bukan WNI. TAP MPR itu mengikat semua WNI," tegasnya.

Menurutnya, kurikulum berbasis Pancasila perlu diadakan kembali walaupun dengan waktu yang tidak panjang. Kemudian di jenjang apa yang kira-kira dianggap lebih urgen digunakan. [anr]