DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setelah proses vaksinasi serentak dilakukan di Aceh, hasil evaluasi vaksinasi menunjukkan bahwa tahap pertama vaksinasi serentak itu masih meninggalkan beragam masalah.

Seperti di Aceh Utara yang mengabarkan banyak unsur Forkopimda yang tidak divaksin karena sedang mengikuti kegiatan di luar kota sehingga diwakili.

Kemudian, juga di Aceh Barat Daya (Abdya) yang kekurangan stock vaksin sebanyak 177 dosis untuk Tenaga Kesehatan (Nakes).

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, dr Safrizal Rahman mengatakan, target vaksin di Aceh bukan satu kali, tetapi ditargetkan dalam satu tahun penuh ini.

Ia melanjutkan, jika cakupan vaksin masih kurang di Aceh, nanti cakupannya akan ditambah dan diperluas lagi.

Kemudian, lanjut dia, bagi peserta vaksinasi yang telah mendaftar, namun tidak lulus uji medis, jika ke depan terdapat vaksin yang cocok dipakai kepada mereka, para peserta itu itu akan dipanggil kembali.

"Apalagi bagi mereka yang memang belum divaksin, nanti mereka akan di data ulang, dan kita berharap akan dilakukan evaluasi bagi siapa yang sudah dan siapa yang belum, diverifikasi semua. Hingga akhirnya, mau tidak mau, mereka akan diajak untuk divaksin juga," kata Syafrizal saat dihubungi Dialeksis.com, Jumat (12/2/2021).

Selain itu, Jumlah vaksin di Indonesia saat ini memang belum cukup, jadi memang masuknya itu secara bertahap. Jadi, aplikasi untuk mengindentifikasi siapa yang mendaftar itu boleh-boleh saja. Tetapi tidak semua yang mendaftar itu bisa satu periode tertentu selesai divaksin, itu belum tentu.

“Tapi sudah terdata mereka. Karena memang vaksin ini bertahap, membutuhkan hampir 380 juta dosis vaksin di Indonesia. Ini bertahap masuknya. Bahkan, barangkali untuk bisa memasukkan itu butuh waktu satu tahun,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, Jika banyak orang-orang yang sudah mendaftar untuk divaksin namun belum dapat divaksin karena kehabisan stok, mudah-mudahan pemerintah mendistribusikan itu terus-menerus dengan cepat.

“Perlu diketahui, di dunia ini membutuhkan vaksin itu hampir 5,5 milyar orang, dengan arti ada 11 milyar dosis vaksin yang dibutuhkan, dan itu baru bisa dipenuhi dalam waktu tujuh tahunan,” katanya.

Artinya memang, sangat-sangat rugi jika yang sudah mendapatkan kesempatan vaksin, tetapi tidak mau divaksin. Karena memang seluruh dunia berebut untuk mendapatkan vaksin.

Saat ditanya mengenai himbauan kepada pemerintah untuk membuat regulasi agar mewanti-wanti terjadinya penggelapan vaksin.

Ketua IDI itu menjawab itu hanya orang-orang nekat yang berani melakukan hal itu.

“Karena semua proses orang yang divaksin itu, ada nomor bets (lot release) vaksin itu dicatat. Jadi, saya agak susah berpikir kalau ada orang yang nekat mau menggelapkan vaksin, mungkin menjual atau menggunakan kepada orang lain, karena semua vaksin itu ada nomor registrasinya itu,” ungkapnya.

“Jadi, tercatat, kemana pun dibawa, nomor vaksin itu dicatat. Registrasi itu dilakukan kepada setiap orang yang divaksin, dan setiap saat dilaporkan,” lanjutnya.