Masyarakat sejumlah desa di Kecamatan Bendahara meminta Pemerintah Aceh membangun tanggul di bantaran sungai Aceh Tamiang yang rusak dan putus di Kecamatan Bendahara. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Suprianto, ST meminta pemerintah provinsi untuk serius menangani persoalan tanggul di bantaran sungai Aceh Tamiang yang rusak dan putus di Kecamatan Bendahara. 

Pasalnya, kata Suprianto, setiap air sungai Tamiang meluap sejumlah desa di Kecamatan Bendahara seperti Kampung Balai, Teluk Halban, Marlempang, Lubuk Batil, Seneubok Dalam, Mesjid Sungai Yu, Rantau Pakam dan Kampung lainnya di kecamatan tersebut selalu terendam banjir.

"Selain merendam permukiman warga, banjir yang terjadi sepanjang tahun 2021-2022, juga mengakibatkan petani di kecamatan tersebut mengalami gagal panen sebanyak tiga kali," ujar Suprianto kepada Dialeksis.com, Rabu (16/3/2022). 

Persoalan ini ditegaskan Suprianto, harus disikapi Pemerintah Aceh dengan serius dengan cara memperbaiki sejumlah tanggul kecil yang jebol pasca banjir di Aceh Tamiang. 

"Kalau tanggulnya tidak segera ditangani, kita khawatir jika banjir kembali terjadi maka arusnya akan lebih deras sehingga bisa merusak dan merobohkan rumah warga dan menyebabkan petani di daerah tersebut kembali mengalami gagal panen," ujar politisi Gerindra tersebut. 

Hal serupa disampaikan Anto warga Teluk Halban Kecamatan Bendahara yang berharap Pemerintah Aceh segera merealisasikan janji yang sudah disampaikan dua tahun lalu. Ketika itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah berjanji akan membenahi tanggul yang sudah jebol diterjang banjir.

"Pak Gubernur sendiri yang janji, banyak saksi karena dia bilangnya di hadapan masyarakat ketika meninjau tanggul rusak di kampung kami," ujar Anto 

Hal senada juga disampaikan Mat Sayuti, warga lainnya menyebut setiap tahun Kampung Teluk Halban dan desa sekitarnya di Kecamatan Bendahara kerap kebanjiran akibat luapan sungai. Pada banjir 2020, unsur Forkopimda Aceh terdiri dari Gubernur, Kapolda, Kajati, dan Pangdam IM pernah meninjau tanggul jebol tersebut.

“Setelah Pak Gubernur pulang memang diperbaiki tanggulnya oleh petugas BPBD, tapi tidak bertahan lama karena yang dibangun tanggul darurat, goni diisi tanah,” beber Sayuti.

Atas kondisi ini masyarakat yang menjadi korban banjir menagih janji Pemerintah Provinsi Aceh untuk memperbaiki tanggul. Karena bagi mereka tanggul lebih utama dibandingkan bantuan mi instan. [MHV]